Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan. Pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.
Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Satyawan saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.
Dudung mengatakan, rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk menangani karhutla, termasuk persiapan pembentukan BPGMN dan penunjukan pimpinannya.
Baca Juga : Gus Ipul Makan Malam Bersama Siswa Sekolah Rakyat, Tekankan Kesungguhan Belajar
“Dan kemudian yang kedua memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” ujar Dudung.
Ia menyebutkan, persiapan administratif untuk pelantikan telah berjalan. Pemerintah berharap pelantikan dapat dilaksanakan pekan depan.
“Mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik. Tadi kalau tidak salah Profesor Satyawan, dari Kementerian Kehutanan,” katanya.
Pembentukan BPGMN juga didasari diskusi Presiden Prabowo dengan sejumlah ilmuwan dan peneliti di Istana Merdeka pada 24 September 2026. Pertemuan tersebut membahas tata kelola lahan gambut yang berbasis data dan penelitian ilmiah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, keterlibatan ilmuwan diperlukan agar kebijakan pengelolaan gambut lebih terarah, terutama dalam upaya pencegahan kebakaran dan pemulihan lingkungan.
Baca Juga : Pemprov DKI Siapkan Lima Langkah Penataan Kabel Udara Jelang 500 Tahun Jakarta
Menurut Brian, keberadaan badan khusus diharapkan mempermudah koordinasi data serta pengelolaan perizinan, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Ke depan, BPGMN juga diharapkan melakukan pemetaan karakteristik dan potensi lahan gambut serta ekosistem mangrove di berbagai wilayah Indonesia.
Pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan pemanfaatan lahan, mulai dari kawasan konservasi hingga kegiatan budidaya dan perikanan, dengan mempertimbangkan kajian ilmiah.
Selain pendekatan sains, pemerintah juga mendorong pemanfaatan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan gambut.
Brian mengatakan, praktik-praktik lokal yang terbukti baik dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemulihan ekosistem secara optimal.
Respon (1)