Supratman Laporkan 83.960 Posbankum Terbentuk, 14 Ribu Perkara Berhasil Dimediasi

  • Bagikan
Menkum Supratman Andi Agtas melaporkan 14.000 kasus hukum warga berhasil selesai lewat Posbankum tanpa perlu sidang, menghemat anggaran negara Rp1,2 triliun. (Foto: Inilah.com/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Supratman melaporkan perkembangan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Supratman menyebut hingga kini sekitar 83.960 Posbankum telah terbentuk. Keberadaan Posbankum diarahkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan, termasuk melalui mekanisme mediasi dan pendekatan keadilan restoratif.

Baca Juga : Muzani: MPR Tak Gegabah Bahas Amendemen UUD 1945

Menurut Supratman, dari ribuan Posbankum yang telah berdiri, tercatat sekitar 16.000 aduan masyarakat yang masuk. Dari jumlah tersebut, sekitar 14.000 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi.

“Dari 83.000 sekian Posbankum yang terbentuk, aduan masuk sekitar 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu kasus. Yang tadinya harus berlanjut sampai tingkat peradilan, alhamdulillah bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice,” kata Supratman usai menghadap Presiden.

Ia mengatakan penyelesaian perkara melalui Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dapat membantu mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan. Pendekatan tersebut juga dinilai dapat mendorong penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat.

Selain itu, penyelesaian perkara melalui mediasi juga memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran negara. Supratman memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp1,2 triliun dari 14.000 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

“Kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restorative justice ini negara bisa menghemat Rp1,2 triliun dari penyelesaian 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi,” jelasnya.

Baca Juga : Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi

Sementara itu, sekitar 2.000 perkara lainnya yang belum dapat diselesaikan melalui mediasi akan dilanjutkan melalui proses hukum formal.

Baca Juga  Presiden Prabowo Minta Swasembada Pangan Dipercepat, Amran Sulaiman Targetkan Tercapai dalam Satu Tahun

Supratman memastikan pemerintah tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang perkaranya harus berlanjut ke proses hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara gratis.

“Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis, dan itu terus dilakukan,” tegas Supratman.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *