Nusawarta.id, Magelang – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus instrumen utama dalam pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan bahwa peran koperasi sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong koperasi sebagai wadah utama pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
“Koperasi termasuk dalam prioritas Asta Cita ketiga, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi dengan peran aktif koperasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus menjadi besar dan benar-benar dimiliki oleh rakyat. Untuk itu, Kementerian Koperasi menetapkan tiga program prioritas, yakni penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan dan penyelesaian permasalahan koperasi, serta peningkatan volume usaha dan partisipasi masyarakat dalam koperasi.
“Saya ingin menuntaskan seluruh masalah koperasi, terutama yang melakukan praktik penipuan terhadap masyarakat. Itu bukan koperasi, melainkan rentenir berkedok koperasi,” tegas Budi.
Berdasarkan data Kemenkop, saat ini jumlah anggota koperasi di Indonesia mencapai 29,8 juta orang. Budi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 60 juta anggota dalam waktu dekat.
Ia juga menyoroti keberhasilan model koperasi di berbagai negara, seperti Rabobank di Belanda dan Credit Agricole di Prancis. Bahkan, klub sepak bola ternama seperti Barcelona dan Real Madrid juga menerapkan sistem koperasi dalam pengelolaannya.
Selain itu, Budi menyoroti pentingnya peran koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan di Kalimantan. Ia menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus melibatkan masyarakat lokal melalui koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Hasil-hasil tambang tidak boleh hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Harus ada masyarakat lokal yang terlibat, sehingga kesejahteraan mereka ikut meningkat,” jelasnya.
Budi menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Koperasi adalah instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (San/Red)
