Nusawarta.id, Bogor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Peringatan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan lebat akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 10 hingga 20 Maret 2025.
Bima menegaskan pentingnya sistem mitigasi yang berjalan efektif, terutama di daerah rawan bencana. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi banjir di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (11/3/2025).
“Kami mengingatkan semua kepala daerah, khususnya di wilayah rawan bencana dan banjir, untuk memastikan sistem mitigasi berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat berada di lokasi berisiko saat curah hujan tinggi,” ujar Bima.
Ia mencontohkan langkah mitigasi yang telah diterapkan di Desa Bojongkulur sebagai upaya jangka pendek yang bisa diadopsi daerah lain. Masyarakat di wilayah tersebut telah membangun sistem peringatan dini yang didukung dengan teknologi, seperti pemantauan CCTV dan informasi real-time melalui media sosial. Sistem ini juga diperkuat dengan kolaborasi bersama komunitas, termasuk Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C).
“Di sini sudah ada sistem informasi dan mitigasi yang cukup baik. Warga bisa mendapatkan peringatan dini dari jalur komunikasi yang sudah terbangun, termasuk melalui CCTV dan media sosial,” jelas Bima.
Selain itu, daerah juga perlu menyiapkan jalur evakuasi yang jelas agar dampak bencana bisa diminimalisir. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan berbagai intervensi untuk mengurangi potensi bencana, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini bertujuan untuk mengendalikan curah hujan dengan mengurai awan sebelum mencapai wilayah padat penduduk, terutama di Jabodetabek.
“Memang ada upaya dari pemerintah pusat untuk mengurangi curah hujan lewat OMC, baik di laut maupun di daratan. Tapi tetap ada kemungkinan hujan deras turun dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, daerah harus tetap melakukan mitigasi secara maksimal,” tegasnya.
Dengan ancaman cuaca ekstrem yang kian nyata, kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana menjadi kunci utama untuk melindungi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu mengurangi risiko dan dampak dari bencana yang mungkin terjadi. (Fauzan/Red)
