Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih. Inisiatif ini diyakini mampu memperkuat ekonomi desa dan menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menekan laju urbanisasi yang selama ini menjadi tantangan bagi pembangunan perdesaan.
“Untuk menjaga agar desa tidak mengalami urbanisasi berlebihan dan tetap menjadi sentra produksi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, kita dorong koperasi ini agar benar-benar berjalan,” ujar Mendagri di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Kehadiran Kop Des Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di desa, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dengan koperasi yang dikelola secara profesional, hasil panen petani dapat terserap lebih baik, sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam praktik ijon, tengkulak, atau pinjaman berbunga tinggi yang selama ini merugikan mereka.
“Koperasi ini akan mengambil alih peran yang selama ini dimainkan tengkulak dan rentenir, sehingga petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih adil dan tidak terjebak utang dengan bunga tinggi,” tegas Tito.
Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa koperasi desa ini juga akan menjadi jalur distribusi berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk obat-obatan dan pupuk bersubsidi. Dengan sistem ini, bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran karena dikelola langsung oleh koperasi yang memahami kondisi riil di lapangan.
“Misalnya, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, sehingga rakyat desa tidak kesulitan mendapatkan obat murah. Begitu juga dengan pupuk bersubsidi yang bisa langsung disalurkan oleh koperasi kepada petani yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Senada dengan Mendagri, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Kop Des Merah Putih dirancang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan terwujud jika desa-desa masih terbelakang.
“Indonesia tidak bisa dikatakan maju jika desa-desa masih tertinggal dan banyak warganya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, koperasi ini diharapkan bisa menjadi alat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Budi Arie.
Dalam pertemuan ini, hadir pula Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya beserta jajaran pengurus. Mereka sepakat bahwa koperasi desa harus dikelola dengan sistem yang transparan dan profesional agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Dengan adanya Kop Des Merah Putih, diharapkan desa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. (San/Red)
