Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi guna mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun 2025. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Presiden menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem harus mencapai 0% pada 2026. Program Sekolah Rakyat menjadi intervensi strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Restuardy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat bersama Kemensos dan pemerintah daerah yang digelar secara daring, Kamis (27/3/2025).
Ia menekankan bahwa kesuksesan program ini bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan lahan, bangunan, dan dokumen pendukung. Meski anggaran operasional dan tenaga pendidik telah disiapkan melalui APBN, peran pemda tetap krusial dalam memastikan kelancaran implementasi.
Kemendagri melalui Direktorat SUPD III Ditjen Bina Bangda akan memberikan pendampingan bagi pemda, termasuk dalam penyusunan proposal, pemenuhan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta verifikasi usulan melalui desk khusus yang dibentuk bersama Kemensos.
Sementara itu, Sekjen Kemensos, Robben Rico, menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah terobosan dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Berdasarkan survei IFLS 1993–2014, sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin tetap hidup dalam kemiskinan saat dewasa. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi hasilnya belum optimal,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) yang bersedia tinggal di asrama. Lulusan SR akan dibentuk menjadi individu yang berkarakter kuat, bermental tangguh, dan memiliki kecerdasan intelektual.
Saat ini, sebanyak 229 usulan lokasi Sekolah Rakyat telah diajukan oleh pemerintah daerah, dengan 53 titik sudah masuk tahap pertama verifikasi. Program ini ditargetkan terus berkembang hingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh APBN. (Ki/Red)
