Nusawarta.id, Banjarmasin — Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan menegaskan bahwa pergerakan inflasi di wilayah Banua ini masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali. Meskipun menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan dengan inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 4,47 persen pada Juni 2026, laju inflasi kumulatif sepanjang semester pertama (Januari–Juni 2026) relatif stabil di angka 2,22 persen.
Kepala BPS Kalimantan Selatan, Mukhammad Mukhanif, menyatakan bahwa situasi di lapangan sejauh ini tidak mengkhawatirkan. Fokus utama saat ini adalah mencegah terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok secara terus-menerus. Menurut penjelasan Mukhanif, gejolak inflasi kali ini dipicu oleh sejumlah komoditas utama. Beberapa di antaranya meliputi bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan ikan papuyu, serta didorong oleh sektor transportasi dan fluktuasi harga emas.
“Secara keseluruhan inflasi kita masih dalam kategori aman. Kita terus berupaya menjaga agar jangan sampai terjadi kenaikan yang terus-menerus pada harga-harga kebutuhan di lapangan,” kata Mukhanif pada Senin (13/07/2026).
Guna meredam gejolak harga, BPS bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan untuk menggencarkan berbagai langkah intervensi. Upaya ini difokuskan pada pengamanan rantai pasok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di pasar. Di sisi lain, Mukhanif juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyikapi situasi ini secara berlebihan. Ia mengimbau warga untuk berbelanja dengan bijak dan menghindari aksi borong (panic buying).
“Perilaku memborong komoditas tertentu justru bisa merusak jalur distribusi barang di pasar. Dampaknya, hal itu berpotensi memicu lonjakan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.
Baca Juga : Tito Karnavian: Koperasi Desa Merah Putih Strategis dalam Pengendalian Inflasi di Daerah
PHK Menjadi Alarm, Tapi Tetap Jaga Optimisme di Tengah Tantangan
Sementara itu, Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 23.470 pekerja mengalami PHK selama periode Januari–Mei 2026. Dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi keempat nasional dengan 1.841 pekerja terdampak, hanya berada di bawah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Kondisi ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang perlu memberikan perhatian lebih terhadap stabilitas sektor ketenagakerjaan.
Mukhanif menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki modal yang cukup kuat untuk bangkit. Infrastruktur yang terus berkembang, posisi strategis di Pulau Kalimantan, potensi sumber daya alam, serta meningkatnya peluang investasi seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Yang diperlukan saat ini bukan sekadar merespons angka PHK, melainkan memperkuat fondasi ekonomi agar lebih adaptif terhadap perubahan. Stabilitas harga, pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas industri, serta penciptaan lapangan kerja baru perlu berjalan secara beriringan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, tantangan ketenagakerjaan yang terjadi pada 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (Arm/Red)
