Nusawarta.id —Banjarmasin. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan Fery Setiadi menilai program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan anak Indonesia. tetapi menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi stunting, meningkatkan gizi serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Unggul di masa depan.
“Program ini adalah program strategis nasional karena ada komitmen negara yang ingin memperbaiki standar kualitas anak bangsa di masa depan. Artinya, langkah ini harus didukung dan dikawal secara bersama. Bukan malah ingin dibubarkan,” kata Fery pada Senin (22/06/2026)
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, Fery melihat situasi dan kondisi dalam setahun terakhir ini. Dari hasil evaluasi dan perbaikan, program MBG telah mendapatkan respons bagus dari 43 juta siswa penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran program tersebut diminati oleh siswa dan wali murid.
Di sisi lain, Fery mengklaim bahwa kesuksesan program MBG terbukti membawa dampak multiplier terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Saat ini harga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan masih stabil. Para petani meraup keuntungan karena hasil panen mereka langsung diserap oleh program ini. Adapun berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, serta produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui program MBG.
Fery menepis adanya desakan dari sejumlah pihak untuk menghentikan MBG hanya karena pimpinan utamanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pandangan tersebut menurutnya keliru dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo yang memberikan manfaat bagi jutaan pelajar, masyarakat, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal. Jika hanya segelintir orang korupsi tersebut membuat program ini di tutup menurut saya ini tidak fair dan keliru. Sistem nya yang harus diperbaiki bukan MBG yang dihentikan.
Fery menegaskan bahwa proses hukum terhadap individu harus dipisahkan dari keberlangsungan program yang telah memberikan dampak positif bagi rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan Program MBG tetap berjalan dengan baik, sembari melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Baca Juga : BGN Klaim Hemat Rp3 Triliun Selama Penghentian Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah
Berbagai persoalan teknis yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan merupakan hal wajar dalam sebuah program nasional berskala besar. Oleh karena itu, IMM Kalsel mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan, yakni denganpelibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses evaluasi berkala. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Jadi pemerintah perlu fokus pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan.
“Program MBG ini merupakan ikhtiar negara dalam memperbaiki kualitas generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan perbaikan dan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi rakyat,” ungkap Ketua IMM Kalsel.
Dukung Hibah Motor Listrik Dari Program MBG untuk Guru Honorer
IMM Kalsel juga mengapresiasi rencana penghibahan motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para pendidik yang selama ini berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Fery menilai guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang perlu mendapatkan dukungan nyata dari negara. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang masih dihadapi, kebijakan yang membantu menunjang aktivitas para guru dinilai memiliki dampak positif bagi dunia pendidikan.
“Saya mengapresiasi rencana penghibahan motor listrik operasional SPPG kepada guru honorer. Ini merupakan keputusan yang sangat tepat jika dilakukan, karena menunjukkan keberpihakan kepada para pendidik yang selama ini telah mengabdi dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Fery.
Menurut Fery, kendaraan operasional tersebut dapat membantu meningkatkan mobilitas guru honorer, terutama yang bertugas di wilayah dengan akses transportasi yang masih terbatas. Dan bahkan ada guru yang tidak memiliki sama sekali transportasi Pemanfaatan aset yang sebelumnya digunakan untuk mendukung program tertentu juga dinilai dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui sektor pendidikan. (Arm/Red)
