Nusawarta.id, Jakarta – Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai tuntutan mahasiswa yang mendesak pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan hal yang wajar menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional.
Menurut Iwan, desakan tersebut justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan secara lebih signifikan agar program-program strategis nasional berjalan lebih efektif dan akuntabel.
“Bagi saya ini momentum juga bagi pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan perubahan yang signifikan,” kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkeruh kondisi sosial dan politik. Menurutnya, isu dugaan korupsi di BGN dapat dikaitkan dengan berbagai persoalan lain yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Baca Juga : Satpol PP DKI Kerahkan 500 Personel Bantu Pengamanan Aksi Mahasiswa di Jakarta
“Yang perlu dikhawatirkan adalah, ada pihak tertentu yang menumpang dan memancing di air yang keruh, dengan memanfaatkan isu kenaikan BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green,” ujarnya.
Diketahui, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Iwan mengakui kenaikan harga tersebut cukup dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah. Namun, ia menilai pemerintah bersama Pertamina telah menjelaskan bahwa penyesuaian harga tidak dapat dihindari karena dipengaruhi kondisi global, termasuk tren kenaikan harga minyak dunia.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi negatif maupun ajakan yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Saya berharap, publik juga tidak perlu terprovokasi oleh ajakan dan isu-isu negatif yang ujungnya merugikan kita semua,” katanya.
Baca Juga : Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka dalam Kasus MBG
Sementara itu, sebelumnya BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyebut jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 mahasiswa. Aksi yang mengusung tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” itu membawa sejumlah tuntutan, antara lain penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian militerisme di ranah sipil, serta mendesak Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah dan melakukan perbaikan kebijakan.
