Nusawarta.id — Banjarmasin. Pada hari senin (10/06/2026) kemarin, masyarakat kaget saat mengisi bensin dengan harga Pertamax ternyata lebih mahal dari biasanya. Ternyata Pertamina telah menaikkan harga BBM non Subsidi. Pertamax (RON 92) awalnya Rp 12.300 per liter\ menjadi Rp 16.250 per liter, kemudian Pertamax Green 95 awalnya Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Banyak masyarakat yang mengeluh, tapi sedikit yang tahu, bahwa di balik kenaikan itu, ada cerita panjang tentang rupiah yang terus tertekan oleh Dollar AS.
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr. Noor Rahmini menjelaskan bahwa Indonesia masih mengimpor sebagian besar minyak mentah dan produk kilang untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Impor itu tentunya harus bayar menggunakan Dollar AS. Jadi ketika rupiah melemah — artinya kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan satu dolar — otomatis biaya pengadaan BBM membengkak.
“Pertamax termasuk BBM nonsubsidi yang harganya menyesuaikan harga pasar. Ketika biaya pengadaan naik, maka penyesuaian harga pun tak bisa dihindari. Hasilnya membuat harga Pertamax dan lainnya makin mahal,” kata Dr. Noor Rahmini.
Namun banyak yang mengira kenaikan harga Pertamax hanya soal BBM kendaraan pribadi. Dr. Noor Rahmini mengingatkan bahwa efeknya jauh lebih dalam dan luas, seperti domino yang jatuh satu per satu. Biaya transportasi naik membuat biaya distribusi barang ikut naik, sehingga harga produk di pasar merangkak naik. Rantai ini terjadi hampir di semua sektor, seperti hasil pertanian yang diangkut dari desa ke kota, produk UMKM yang dikirim ke pelanggan, hingga bahan bangunan yang didistribusikan ke proyek-proyek.
“Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini disebut Cost – Push Inflation, yakni inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya, bukan karena permintaan yang meledak,” ungkap akademisi ekonomi ULM itu.
Di Kalimantan Selatan, efek ini terasa lebih berat. Wilayah yang luas, kondisi geografis yang mengandalkan transportasi darat, dan distribusi antar kabupaten yang masih bergantung pada armada berbahan bakar BBM non subsidi membuat biaya logistik sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan bakar.
Pelaku UMKM adalah kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ini karena mereka terhimpit dari dua sisi sekaligus. Dari sisi biaya produksi, kendaraan operasional untuk distribusi dan pengadaan bahan baku butuh BBM lebih mahal, lalu bahan baku yang datang dari luar daerah pun ikut naik karena biaya angkut meningkat. Dari sisi penjualan, jika harga jual naik, maka konsumen yang daya belinya sedang tertekan bisa berpaling. Namun jika harga tidak berubah, maka keuntungan menipis dan bahkan bisa merugi.
Baca Juga : Rupiah Terus Melemah, Ini Saran Akademisi Ekonomi ULM Untuk Pemerintah Daerah
“Petani kecil, nelayan, pedagang pasar, pekerja harian, dan buruh informal adalah kelompok yang paling terpukul. Mereka tidak punya tabungan cadangan yang cukup untuk menyerap kenaikan harga. Tidak ada mekanisme lindung nilai (hedging) seperti sistem dari perusahaan besar. Yang ada hanya penghasilan harian yang harus cukup untuk makan hari ini. Masyarakat yang tadinya berada di tepi garis kemiskinan bisa dengan mudah tergelincir ke bawahnya” ujar Dr. Noor Rahmini.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat dari sektor tambang dan perkebunan yang besar belum tentu mengalir ke kelompok terbawah. Justru merekalah yang paling awal merasakan tekanan ketika harga-harga mulai bergerak naik. (Arm/Red)
