Nusawarta.id — Banjarmasin. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS bukan sekadar angka di layar berita ekonomi. Bagi ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar, pedagang tahu-tempe di Banjarmasin, atau pemilik warung kecil di Martapura, pelemahan rupiah terasa langsung di kantong.
Menurut akademisi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr. Noor Rahmini S.E., M.E, Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang perekonomiannya bertumpu pada perdagangan, pertanian, dan UMKM, sehingga menjadi salah satu daerah yang paling merasakan dampak ini.
“Rupiah yang terus melemah merupakan masalah yang serius, tapi bukan berarti ekonomi Indonesia sedang menuju jurang. Indonesia punya fondasi yang cukup kuat: cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, dan basis UMKM yang sangat besar,” ungkap Dr. Noor Rahmini.
Dosen ULM tersebut menekankan bahwa yang terpenting sekarang adalah memastikan tekanan ini tidak menghantam kelompok paling rentan secara tidak terlindungi. Kalimantan Selatan punya potensi luar biasa di sektor ekspor dan sumber daya alam. Jika dikelola dengan bijak, pelemahan rupiah bisa diubah menjadi peluang, bukan sekadar ancaman.
Saran Untuk Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan
Untuk para kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Noor Rahmini menyarankan untuk segera mengaktifkan dan perkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Respons cepat TPID adalah kunci menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Kalimantan Selatan punya lahan pertanian dan perikanan yang luas, namun potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam infrastruktur pertanian (irigasi, cold storage, pasar induk modern) dan memperpendek rantai distribusi. Itu merupakan wujud nyata pembangunan ketahanan pangan secara serius.
Di sektor UMKM, banyak pelaku usaha yang sebenarnya ingin mengurangi ketergantungan pada bahan impor, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pemerintah daerah perlu hadir sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM dengan pemasok lokal, menyediakan informasi harga bahan alternatif, dan memberikan pelatihan formulasi produk menggunakan bahan baku domestik.
Pemerintah daerah juga perlu mempercepat digitalisasi UMKM untuk membuka pasar yang lebih luas. UMKM yang berjualan hanya di pasar lokal sangat rentan ketika daya beli masyarakat sekitar turun.
Baca Juga : Pemerintah Jaga Stabilitas Rupiah untuk Lindungi Daya Beli dan Tekan Biaya Produksi UMKM
Tidak semua UMKM di Kalimantan Selatan terjangkau oleh program pembiayaan nasional. Akademisi ekonomi pembangunan tersebut menyarankan Bank Kalsel dan BPR daerah untuk memperluas portofolio kredit UMKM dengan bunga yang terjangkau, termasuk skema kredit tanpa agunan untuk usaha mikro berprestasi.
“Kalimantan Selatan kaya akan komoditas unggulan seperti ikan, udang, karet, sawit, produk pertanian, hingga kerajinan tradisional. Pemerintah daerah harus mendorong terbentuknya klaster UMKM yang terorganisir di sektor-sektor ini, lengkap dengan dukungan branding, sertifikasi produk, dan akses pasar — termasuk pasar ekspor,” tutupnya. (Arm/Red)
