Nusawarta.id, Banjarbaru – Prakiraan musim kemarau saat ini lebih kering dan berlangsung lebih lama dari normal, bahkan BMKG memperingatkan potensi perkembangan fenomena El Niño pada paruh kedua 2026 yang berisiko memperparah kondisi kekeringan dan meningkatkan titik-titik api di berbagai wilayah provinsi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyatakan sejak Maret hingga Mei 2026 status kesiapsiagaan sudah ditingkatkan melalui apel gabungan, rapat koordinasi lintas sektor, serta penguatan patroli dan pemantauan hotspot. Langkah serupa dilakukan aparat TNI/Polri, Dinas Kehutanan, serta pemerintah kabupaten/kota di daerah rawan. Kalimantan Selatan termasuk satu dari enam provinsi prioritas nasional dalam pengendalian karhutla pada 2026 karena tingkat kerawanannya yang tinggi, terutama di kawasan lahan gambut dan semak belukar kering.
Faktor pemicu yang meningkatkan risiko karhutla dijelaskan antara lain musim kemarau yang datang lebih awal dan lebih panjang, penurunan kelembapan lahan gambut, aktivitas pembukaan lahan dengan membakar pada sektor perkebunan dan pertanian tradisional, dominasi vegetasi mudah terbakar seperti ilalang dan semak, serta angin kering pada puncak kemarau yang dapat mempercepat penyebaran api.
“Daerah yang dipetakan berisiko tinggi antara lain Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, serta Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Wilayah-wilayah ini memiliki karakter lahan gambut, semak belukar, dan hutan produksi yang rentan kekeringan saat musim kemarau sehingga memerlukan perhatian ekstra,” ungkap Ronny.
Untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya, pemerintah daerah telah mengintensifkan sejumlah upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Antara lain peningkatan patroli terpadu serta monitoring hotspot berbasis data satelit, penyiapan personel dan peralatan pemadaman, serta edukasi publik mengenai larangan pembakaran lahan. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla 2026, sementara BMKG dan BNPB menyiapkan dukungan sistem peringatan dini dan opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika kondisi memperburuk pada Agustus–September mendatang.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Pelaku pembakaran lahan diperingatkan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, warga diminta melaporkan segera jika menemukan titik api atau asap melalui kanal pengaduan resmi BPBD setempat agar respons pemadaman dapat dilakukan cepat.
Dampak potensial dari peningkatan insiden karhutla tidak ringan: kualitas udara menurun dan munculnya kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama gangguan pernapasan (ISPA); gangguan transportasi udara dan aktivitas ekonomi; kerusakan ekosistem hutan serta lahan gambut; dan peningkatan emisi karbon yang berdampak pada lingkungan jangka panjang.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat Kunjungan ke BPBD Kalsel
“Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan pengendalian karhutla,” ujar Kepala BPBD Prov insi Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus memantau kondisi dan meningkatkan patroli, namun meminta dukungan penuh warga agar tidak melakukan pembakaran dan segera melapor jika menemukan potensi kebakaran. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan dan sampah terbuka, melaporkan titik api atau asap melalui layanan darurat BPBD, mematuhi imbauan dan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, serta membantu sosialisasi pencegahan karhutla di lingkungan masing-masing. Dengan langkah terpadu antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan risiko karhutla di Kalimantan Selatan dapat diminimalkan selama musim kemarau 2026. (Arm/Red)
