Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama untuk mengukur kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan aktivitas pembangunan berjalan baik dan uang beredar di masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan yang rendah atau bahkan negatif menandakan adanya hambatan serius, salah satunya akibat serapan belanja daerah yang tidak optimal. Ia mengungkapkan, ada provinsi yang pendapatannya tinggi tetapi pertumbuhannya negatif karena dana yang seharusnya dibelanjakan justru mengendap di bank.
Baca Juga Mendagri Tito Dorong Pemda Aktif Dukung PTN-BH dan Susun Kebijakan Berbasis Ilmiah
“Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti daerah itu akan maju. Tapi kalau belanjanya lambat, uang tidak beredar, perekonomian stagnan,” ujarnya.
Tito menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sebagai salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. Ia meminta kepala daerah segera melakukan konsolidasi internal dan menyusun langkah percepatan belanja, terutama jika pendapatan daerah sudah tinggi. Selain itu, ia menekankan pentingnya menggali potensi pendapatan dari berbagai sumber, termasuk PAD, dana transfer pusat, BUMD, dan BLUD.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran bukan berarti menahan belanja, melainkan mengalihkan pos pengeluaran yang kurang penting ke program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga harus menjadi perhatian utama.
Baca Juga Dukung Program 3 Juta Rumah, Safrizal ZA Tekankan Dampak Ekonomi dan Sosial
“Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Konsumsi rumah tangga bisa naik, dan itu yang paling besar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya kepala daerah memantau dua data utama secara rutin, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Keduanya, menurut dia, sangat berkaitan dalam menjaga kestabilan dan daya beli masyarakat di daerah.
Baca Juga Prabowo Minta Jajaran Kabinet Cari Solusi Turunkan Biaya Haji: Saya Belum Puas
“Kalau kita bicara biaya hidup, bicaranya soal inflasi. Kalau bicara pembangunan, ya pertumbuhan ekonomi. Dua data ini harus jadi pegangan kepala daerah,” tandasnya.
Dengan penekanan tersebut, Mendagri berharap realisasi APBD tahun ini bisa lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga mampu menggerakkan ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan. (San/Red)
