Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, angkat bicara menanggapi polemik tayangan Trans7 yang dianggap melecehkan dunia pesantren. Tayangan yang disiarkan dalam program “Xpose Uncensored” pada Senin (13/10) lalu, memicu kecaman dari berbagai kalangan karena mempersoalkan hubungan antara kiai dan santri di pondok pesantren.
Prof. Haedar Nashir menyatakan bahwa kasus ini seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi seluruh pihak, terutama bagi media dan lembaga keagamaan.
“Profesionalisme dalam dunia jurnalistik harus terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/10).
Baca Juga : Ribuan Alumni Pesantren Akan Gelar Aksi Damai di Depan Gedung Trans7
Menurut Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut, kebebasan berekspresi memang penting, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika.
“Kebebasan berekspresi ada batasnya. Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab mesti diindahkan agar tidak menimbulkan perpecahan,” tegas Haedar.
Haedar juga menekankan bahwa pesantren dan para kiai memiliki peran strategis dalam sejarah perjuangan bangsa, serta dalam mencerdaskan umat dan menjaga moral bangsa. Oleh karena itu, media dan masyarakat harus menghormati institusi pesantren dengan tetap menjaga kritik dalam koridor santun, objektif, dan membangun.
Terkait dampak di media sosial, Haedar mengimbau agar warganet dan pelaku media digital menahan diri dan tidak memperluas konflik dengan komentar provokatif.
“Media sosial harus cooling down kalau ada masalah. Jangan sampai kolamnya keruh tapi ikannya tidak dapat,” ujarnya.
Baca Juga : Kecam Tayangan Xpose, PBNU: Ini Bukan Kritik, Tapi Penghinaan
Sebelumnya, tayangan “Xpose Uncensored” di Trans7 menampilkan judul yang dinilai kontroversial mengenai kehidupan pesantren Lirboyo, seperti “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok? Kiainya Yang Kaya Raya, Tapi Umatnya Yang Kasih Amplop.” Tayangan ini langsung menuai kecaman dari kalangan pesantren dan tokoh agama.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, juga menyampaikan keberatan keras atas tayangan tersebut.
“Tayangan itu bukan hanya mencederai prinsip jurnalisme yang benar, tapi juga merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat,” kata Kiai Yahya dalam keterangan resmi.
Kontroversi ini membuka kembali perbincangan tentang bagaimana media harus menyajikan pemberitaan yang sensitif dengan memperhatikan norma dan nilai sosial, terutama yang berkaitan dengan lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
