Nusawarta.id, Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pengamat menilai arah kebijakan nasional menunjukkan tren yang positif, khususnya dalam aspek pemulihan ekonomi serta realisasi program-program sosial yang menjadi janji kampanye.
Peneliti dari Citra Institute, Yusak, menyatakan bahwa Presiden Prabowo dalam satu tahun pemerintahannya berhasil menjawab ekspektasi publik, terutama setelah dinamika sosial-politik yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satu langkah strategis yang diapresiasi adalah perombakan kabinet, termasuk penggantian Menteri Keuangan.
“Langkah Presiden Prabowo mengganti Menkeu menunjukkan arah positif. Ia butuh orang-orang seperti Purbaya yang cepat tanggap menerjemahkan gagasan ekonomi-politiknya,” ujar Yusak, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Yusak, sejumlah program prioritas yang diusung Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat, mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Masih banyak pekerjaan rumah, tapi secara garis besar, Presiden Prabowo berusaha memenuhi janji kampanyenya. Program-program sosialnya mulai berjalan dan memberikan dampak nyata,” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, Yusak menilai fundamental Indonesia masih sangat kuat. Stabilitas makroekonomi terjaga dan dinilai menjadi fondasi menuju target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menyoroti peran strategis Badan Danantara Indonesia (Danantara) dalam mengelola aset negara dan menarik investasi besar.
“Harapan besar ada pada Danantara. Jika dikelola dengan baik, lembaga ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, serta menstabilkan sektor industri,” jelas Yusak.
Di ranah politik luar negeri, Yusak menyebut diplomasi Indonesia di bawah Prabowo semakin diperhitungkan. Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi sorotan, bahkan menempatkan Indonesia di posisi ketiga negara paling berpengaruh dalam forum tersebut.
“Pidato Presiden di PBB yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga paling berpengaruh menunjukkan diplomasi kita makin dihormati,” katanya.
Meski demikian, Yusak mengingatkan pentingnya stabilitas politik domestik pasca kerusuhan Agustus lalu. Ia menilai konsolidasi di level elite dan penguatan basis dukungan rakyat melalui kebijakan nyata harus menjadi prioritas.
“Prabowo perlu merapikan barisan inner circle-nya agar tidak terjadi tarik-menarik faksi. Dukungan elite saja tidak cukup, yang harus diperkuat adalah dukungan rakyat lewat kebijakan nyata,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan efisiensi birokrasi, terutama di tengah struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
“Idealnya kabinet yang besar berbanding lurus dengan hasil kerja. Tapi realitanya, masih banyak tumpang tindih kewenangan dan rangkap jabatan. Ini yang perlu dibenahi,” tegas Yusak.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan merit system dalam pengisian jabatan strategis, baik di kementerian maupun BUMN.
“Reshuffle dan penempatan pejabat harus berbasis kinerja, bukan balas budi politik. Itu tantangan besar Prabowo untuk menjadikan efisiensi birokrasi sebagai realitas, bukan sekadar slogan,” pungkasnya. (Ma/Red)
