Nusawarta.id, Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp13,2 triliun yang telah dikembalikan sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti tersebut di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada hari Senin (20/10/25).
Menurut Prabowo, dana sebesar Rp13,2 triliun itu memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan desa nelayan.
“Dengan Rp13 triliun ini, kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Presiden.
Ia menambahkan bahwa dana tersebut juga cukup untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan, sebuah sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah sejak Indonesia merdeka.
Presiden menjelaskan lebih rinci rencana pembangunan desa nelayan ini. Setiap desa nelayan diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp22 miliar untuk fasilitas lengkap yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan warga pesisir.
“Target kami sampai akhir 2026 adalah mendirikan sekitar 1.000 hingga 1.100 desa nelayan. Dengan anggaran tersebut, Rp13 triliun berarti cukup untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan,” terang Prabowo.
Lebih jauh, Prabowo mengungkapkan bahwa setiap kampung nelayan dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika setiap keluarga terdiri dari lima orang, maka satu desa nelayan dapat menjadi tempat tinggal sekitar 10.000 jiwa. Artinya, pembangunan 600 kampung nelayan berpotensi memberikan tempat tinggal dan penghidupan layak bagi sekitar 5 juta warga pesisir di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Prabowo Ingatkan Aparat: Jangan Kriminalisasi Yang Tak Ada
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti besarnya potensi dana yang nyaris hilang akibat penyelewengan di sektor sumber daya alam, khususnya komoditas kelapa sawit yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.
Ia menilai penyimpangan itu terjadi karena perusahaan-perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyediakan kebutuhan minyak kelapa sawit untuk pasar domestik. Akibatnya, komoditas yang penting bagi kebutuhan masyarakat ini justru diekspor dalam jumlah besar sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Hasil kelapa sawit itu diambil dan dikeruk untuk dibawa ke luar negeri, sementara rakyat Indonesia dibiarkan kesulitan mendapatkan minyak goreng selama berminggu-minggu. Hal ini menurut saya sangat kejam dan tidak manusiawi,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Presiden bahkan mempertanyakan apakah tindakan tersebut semata-mata didorong oleh keserakahan atau justru bisa dikategorikan sebagai subversi ekonomi yang merugikan bangsa.
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras dalam mengungkap dan menangani kasus korupsi, manipulasi, serta penyelewengan yang merugikan negara.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah gigih dan bekerja keras melawan korupsi serta segala bentuk manipulasi dan penyelewengan,” pungkasnya.
Dengan pengembalian dana yang cukup besar ini, diharapkan pemerintah dapat mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir demi meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh Indonesia. (Fikri/Red)
