Nusawarta.id, Jakarta — Analis politik dan sosial, Ubedilah Badrun, menilai dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ubedilah, PSN seharusnya dibangun demi kepentingan publik, bukan demi kelompok tertentu atau elite politik.
“Kereta Whoosh itu harusnya demi kepentingan banyak, bukan untuk kepentingan elite dan kebanggaan. PSN tidak hanya Whoosh, ada juga IKN dan proyek strategis lain yang bermasalah di periode kedua Jokowi,” ujar Ubedilahdi, dikutip Senin (3/11/2025).
Ia mencontohkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang menelan anggaran hingga Rp600 triliun. Menurutnya, proyek tersebut menyimpang dari rencana awal karena pada awal pemerintahan Jokowi sempat dinyatakan tidak akan menggunakan dana APBN, namun realisasinya justru sekitar 60 persen pembiayaannya bersumber dari APBN.
Baca Juga : Megawati Tiga Kali Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Proyek Kereta Cepat Whoosh
“Itu menyalahi rencana awal. Proyek IKN itu tidak laku di luar negeri. Amerika, Malaysia, hingga Mesir menolak investasi, akhirnya Jokowi memaksa pengusaha Indonesia berinvestasi. Karena tak cukup, akhirnya APBN yang menanggung 60 persen,” kata mantan Ketua Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.
Ubedilah menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh PSN yang dibangun pada era Jokowi.
“Perkara Whoosh ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh kebijakan atau langkah-langkah Presiden Jokowi di periode kedua agar dikoreksi,” tegasnya.
Selain proyek IKN dan Whoosh, Ubedilah juga menyoroti nasib Bandara Kertajati di Jawa Barat yang kini disebut tidak jelas kelanjutannya. Ia menduga ada potensi transaksi tersembunyi dalam proses pembangunannya.
Baca Juga : Ekonom Paramadina: Proyek Whoosh Dipaksakan, Sejak Awal Sudah Bermasalah
“Mengapa pembangunan Bandara Kertajati dilakukan? Apakah di belakangnya ada transaksi tersembunyi, soal pembebasan lahan, atau setoran-setoran?” ujarnya.
Lebih lanjut, Ubedilah menilai perlu adanya penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan PSN, termasuk peran parlemen.
“Kebijakan PSN itu melibatkan banyak aktor. Apakah parlemennya ikut diam? Apakah ikut cawe-cawe dalam transaksi itu? Itu semua perlu dibongkar,” pungkasnya.
