Nusawarta.id, Blitar — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti polemik utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang kini ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, pembangunan transportasi publik seharusnya berorientasi pada kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar proyek prestisius.
“Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan, apakah rakyat memang memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Sabtu (1/11/2025).
Hasto menegaskan, penggunaan anggaran negara seharusnya difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih prioritas dibandingkan proyek kereta cepat.
Baca Juga : Ekonom Paramadina: Proyek Whoosh Dipaksakan, Sejak Awal Sudah Bermasalah
“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan bagi petani, penyediaan pupuk pada masa tanam, dan riset pembangunan bangsa jauh lebih penting?” tegasnya.
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal sebenarnya mendorong pembangunan double track kereta api konvensional sebagai solusi yang lebih tepat guna. Pembangunan jalur ganda dinilai bisa memperluas akses transportasi tanpa membebani keuangan negara.
“Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih bermakna kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Ibu Mega saat itu mengusulkan agar dana dialihkan untuk double track kereta api, misalnya di Sumatera yang sangat membutuhkan terobosan transportasi publik,” jelasnya.
Hasto mengungkapkan, PDIP telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik hingga tiga kali, termasuk soal proyek Kereta Cepat Whoosh. Partai juga sempat menyoroti kondisi geologis wilayah Bandung yang dinilai perlu menjadi perhatian.
“Paradigma transportasi publik untuk kepentingan rakyat harus dikedepankan. Namun, ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu menjadi keputusan presiden. Sebagai partai politik, kami sudah memberikan masukan bahkan sampai tiga kali,” ungkap Hasto.
“Apalagi di kawasan Bandung ada potensi geologis yang harus diperhatikan, termasuk area perkebunan di Walini,” tambahnya.
Dengan pernyataan tersebut, Hasto kembali menegaskan posisi PDIP yang mengutamakan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat, bukan proyek mercusuar yang berpotensi membebani anggaran negara.
