Nusawarta.id, Surakarta – Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan berbagai strategi pengendalian dan manajemen lalu lintas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan bahwa kebijakan penanganan arus libur tahun ini dirumuskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya, khususnya di titik-titik rawan kepadatan dan jalur menuju kawasan wisata.
Menurut Aan, sejumlah ruas jalan saat ini tidak lagi mampu menampung lonjakan kendaraan pada puncak arus liburan. Karena itu, pihaknya menyiapkan opsi pengaturan lalu lintas berbasis pembatasan kendaraan.
“Untuk menambah kapasitas jalan, kita bisa melakukan one way, contra flow, atau menerapkan ganjil-genap, terutama di jalur menuju tempat wisata. Ini perlu koordinasi para pemangku kepentingan agar kemacetan tidak kembali terjadi pada titik-titik padat,” ujar Aan saat membuka Rakor Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga : Kemenhub Gelar Rampcheck Sejumlah Armada Bus Jelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026
Ia meminta pemerintah daerah, balai wilayah, dan aparat kepolisian memperkuat sinergi selama puncak arus liburan, khususnya pada akses menuju destinasi wisata di kawasan Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Merujuk evaluasi tahun lalu, perlambatan di sejumlah titik jalan tol dipicu pergerakan truk besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembatasan operasional kendaraan barang bersumbu tiga ke atas kembali disiapkan.
“Demi kelancaran dan keselamatan, pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas kembali menjadi pilihan. Draft aturannya sudah kami siapkan,” kata Aan.
Selain itu, Ditjen Hubdat menyiapkan delaying system, yakni pola rekayasa lalu lintas dengan memperlambat atau memutar arus kendaraan ketika potensi stagnasi muncul di titik kritis. Aan menekankan bahwa strategi ini harus dihitung dengan cermat agar tidak memindahkan kemacetan ke ruas lain.
Di sisi lain, libur Nataru diperkirakan bertepatan dengan puncak musim hujan. Berdasarkan prakiraan BMKG, beberapa wilayah di Jawa Tengah masuk kategori rawan banjir dan longsor.
“Mitigasi harus disiapkan. Posko terpadu, alat berat di lapangan, hingga integrasi layanan perlu segera dipastikan,” ujarnya. Ia meminta BPTD, balai jalan nasional, BPBD, serta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Aan menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru membutuhkan kolaborasi semua pihak. Ia mendorong penerapan konsep Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (K3I) melalui posko terpadu, integrasi data antarlembaga, dan penyebaran informasi real-time kepada masyarakat.
Informasi yang terhubung antarinstansi dinilai penting untuk membantu masyarakat menentukan waktu dan rute perjalanan serta menghindari titik kemacetan maupun lokasi rawan bencana.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan BMKG, Sesmenko Infrawil, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng–DIY, jajaran direktur Ditjen Hubdat, serta Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah
