Nusawarta.id, Kandangan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dirangkai dengan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 9–10 Desember 2025, di Pendopo Bupati Kandangan.
Bimtek yang melibatkan kolaborasi UKPBJ HSS, Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) HSS ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Roni Rusnadi, SH, mewakili Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos.
Dalam laporan panitia, Kepala UKPBJ HSS, Mahyuni, ST, MM, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan bahwa Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas PA dan KPA dalam menjalankan tugas strategis, khususnya pada aspek penilaian kinerja penyedia jasa, yang menjadi salah satu elemen penting dalam siklus pengadaan pemerintah.
“Dengan selesainya kegiatan ini, kami berharap setiap PA dan KPA yang juga bertindak sebagai PPK di unit kerja masing-masing dapat menyelesaikan penilaian kinerja penyedia secara tepat, objektif, dan sesuai ketentuan. Hasil penilaian itu akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pengadaan di tahun anggaran berikutnya,” jelas Mahyuni.
Baca Juga : Pemkab HSS Perkuat Komitmen Tingkatkan Layanan Publik Melalui Program LSDP
Dalam sambutan tertulis Bupati HSS yang dibacakan Roni Rusnadi, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada narasumber dan panitia penyelenggara. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Syamsul Ramli, S.Sos, M.AP, serta Kepala UKPBJ HSS sendiri.
Bupati menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan hanya proses administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
“Pengadaan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dan para penyedia. Proses ini memiliki pengaruh langsung terhadap pemilihan penyedia pada tahun berikutnya. Karena itu, PA dan KPA memegang peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah daerah sangat serius meningkatkan kompetensi PA dan KPA agar pengetahuan dan kemampuan mereka selalu selaras dengan regulasi nasional,” ujar Bupati dalam sambutan tersebut.
Bupati juga mengajak para peserta memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi dan konsultasi mengenai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengadaan di lapangan. Dengan demikian, Bimtek tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga wadah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi kualitas pengadaan di lingkungan Pemkab HSS.
Tercatat sebanyak 104 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari:
- 6 orang Asisten dan Staf Ahli,
- 38 Pengguna Anggaran (PA),
- 35 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
- 25 pengelola Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ HSS.
Kehadiran peserta dari berbagai unit kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi, keseragaman pemahaman, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (Syairi/Red).
