Nusawarta.id — Banjarmasin. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kinerjanya selama satu tahun lebih. DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencoba merefleksikan apa saja capaian yang didapatkan pemerintah selama tahun 2025 ini.
Ketua DPD IMM Kalsel, Fery Setiadi ketika diwawancarai pada Rabu (31/12/2025), mengapresiasi capaian pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, Presiden Prabowo mampu mengembalikan lagi keberhasilan negara Indonesia menjadi swasembada beras dan menurunkan impor. Begitu pula dengan berbagai bahan pokok lainnya seperti jagung yang produksinya semakin meningkat.
Selain itu, Fery juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan dampak positif langsung kepada jutaan anak-anak sekolah di seluruh wilayah, meskipun pelaksanaannya masih belum semuanya berjalan dengan baik, seperti masih adanya kasus keracunan makanan.
Namun, ia menilai kekuatan negara semakian menguat, padahal di sisi lain demokrasi justru terlihat kehilangan napasnya. Sepanjang tahun ini, publik seolah dipaksa beradaptasi dengan ritme kekuasaan yang bergerak cepat dan penuh keyakinan. Berbagai kebijakan lahir nyaris tanpa jeda, regulasi disahkan di tengah gelombang penolakan, dan kritik sering kali terlambat disampaikan karena keputusan telah lebih dulu diambil.
“Agustus 2025 menjadi penanda yang sulit dihapus dari ingatan kolektif. Jalanan di berbagai kota kembali dipenuhi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Gelombang demonstrasi meledak, bukan didorong oleh hasrat mengguncang negara, melainkan akumulasi kegelisahan yang tak lagi tertampung. Isu yang diangkat berlapis, mulai dari politik, hukum, hingga arah demokrasi, namun intinya satu: rakyat merasa tidak lagi diajak bicara” kata Ketua DPD IMM Kalsel.
Fery melanjutkan bahwa di tengah ketegangan sosial, hukum tampil dengan wajah yang kian politis. Sepanjang 2025, pemberian amnesti dan abolisi, yang seharusnya menjadi instrumen luar biasa dalam kondisi darurat, perlahan kehilangan maknanya. Kebijakan ini tidak lagi mengejutkan, bahkan terasa rutin. Ketika pengampunan negara menjadi hal biasa, pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi siapa yang dibebaskan, melainkan apakah sistem hukumnya sejak awal masih bekerja secara adil. Negara hukum terasa bergeser menjadi negara kompromi.
Kegelisahan publik semakin menguat saat pembahasan dan pengesahan regulasi strategis, seperti Undang-Undang TNI dan penguatan peran kepolisian, berlangsung di tengah resistensi luas dari masyarakat sipil. Negara berdalih bahwa langkah ini demi ketertiban dan keamanan nasional. Namun, bagi banyak warga, kebijakan-kebijakan tersebut justru membangkitkan ingatan lama tentang kekuasaan berseragam yang diberi ruang terlalu luas, sementara kontrol sipil kian menipis.
Baca Juga : Viva Yoga Apresiasi IMM, Dorong Mahasiswa Terlibat dalam Program Transmigrasi
Menjelang akhir tahun, Sumatera kembali menjadi saksi bisu dari akumulasi panjang kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekologis datang bukan sebagai kejutan, melainkan konsekuensi yang tak terhindarkan. Di tengah deraan bencana, satu pemandangan berulang muncul: warga membantu warga. Donasi dikumpulkan secara swadaya, relawan bergerak tanpa menunggu komando, dan dapur umum lahir dari inisiatif masyarakat. Solidaritas berjalan jauh lebih cepat daripada kebijakan pemerintah. Negara hadir melalui pernyataan, sementara rakyat hadir dengan uluran tangan. Ironisnya, di situlah demokrasi justru terasa paling hidup, bukan di gedung-gedung kekuasaan, melainkan di antara mereka yang saling menolong tanpa menunggu izin.
“Jika 2025 adalah tahun di mana negara menguat, rakyat gelisah, dan demokrasi terengah, apakah ini harga yang memang harus dibayar? Jika warga lebih cepat menolong sesama daripada negara hadir, jika jalanan lebih jujur daripada podium, dan jika alam lebih lantang daripada parlemen, bukankah sudah waktunya kita bertanya: siapa yang sebenarnya memegang kedaulatan hari ini?” tanya Fery. (Arm/Red)
