Nusawarta.id — Banjarbaru. Melewati 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara. Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kilas balik tahun 2025 menjadi refleksi penting bagi Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) Kalimantan Selatan terhadap perjalanan pembangunan, kebijakan, hukum, serta berbagai persoalan yang masih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua KMPB Kalsel, Bahauddin, ketika diwawancara pada Jumat (02/01/2026) mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat masih adanya berbagai tantangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, seperti penegakan hukum, ekonomi kerakyatan, perlindungan lingkungan, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Bahauddin memandang bahwa tahun 2025 harus menjadi tahun evaluasi menyeluruh bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keadilan sosial, transparansi kebijakan, kkonomi kerakyatan yang terbuka luas, serta ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum masih menjadi catatan penting yang perlu terus diperbaiki dan diperkuat.
Sementara itu, Presiden Prabowo telah meluncurkan beberapa kebijakan strategis, termasuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) tahu 2026 sebesar 6,5% demi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli Masyarakat, lalu optimalisasi penyaluran bansos untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan konsumsi Masyarakat, serta pencairan THR bagi ASN dan swasta untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat
Selanjutnya Presiden juga telah memberikan stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif elektronik vehicle (EV) dan hibryda, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya. Ada juga program untuk menggerakkan perekonomian di Desa Melalui Bumdesa dan Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan.
Memasuki tahun 2026, Ketua KMPB Kalsel menegaskan tantangan pemerintahan Prabowo cukup beragam dan kompleks, diantaranya perlu adanya perbaikan pola komunikasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lalu saluran partisipasi akar rumput juga perlu diakomodasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, menuntaskan reformasi polisi yang menjadi salah satu prioritas utama.
Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya, serta meningkatkan kapasitas penanganan bencana alam. Kemudian pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum dan memberantas korupsi.Memperkuat perekonomian Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan dan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa).
“Pemerintahan Prabowo tahun 2026 akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan kebijakan yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa,” kata Bahauddin.
Ia menambahkan bahwa tahun 2026 menjadi momentum pemerintah untuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil. Dengan kolaborasi yang solid dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik,saya optimistis pemerintah mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus semakin memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah diharapkan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, terbuka terhadap kritik, serta konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutupnya. (Arm/Red)
