Nusawarta.id, Banjarmasin – Satu tahun pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin – Hasnuryadi menjadi momen awal untuk menilai arah kepemimpinan daerah. Masyarakat tentu berharap ada perubahan yang mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ini masih dalam tahap konsolidasi. Menurut anggota Bidang PTKP Komisariat Syariah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Taha Madhani, sebagian besar langkah Kepala Daerah Kalsel tersebut patut diapresiasi.
M Taha menilai pemerintah provinsi telah berusaha menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama dengan memprioritaskan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan ini penting karena pembangunan yang tidak memiliki prioritas jelas berisiko berjalan tidak efektif dan sulit untuk mengukur hasilnya. Infrastruktur mengutamakan keberlanjutan proyek strategis daerah dan pembangunan jalan. Di Kalimantan Selatan, konektivitas regional masih merupakan masalah besar. Diharapkan peningkatan akses jalan akan mendorong aktivitas ekonomi dan mengurangi biaya distribusi barang dan jasa.
Namun pencapaian tersebut perlu dianalisis dengan objektivitas. Taha menilai masyarakat masih menunggu hasil yang lebih nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Pembangunan tidak hanya dapat diukur dari jumlah proyek yang dilaksanakan, melainkan juga dari pengaruhnya terhadap kesejahteraan warga.
“Apakah kualitas jalan benar-benar membaik? Apakah layanan publik menjadi lebih efisien dan mudah diakses ? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tanya anggota Bidang PTKP Komisariat Syariah HMI tersebut.
Selain itu, proyek-proyek besar memerlukan pengawasan yang ketat . Tanpa adanya transparansi dan kontrol yang efektif , proyek -proyek strategis bisa saja hanya menjadi simbol semata. Muhidin – Hasnuryadi harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekadar memenuhi target fisik.
Baca Juga : Banjir Kalsel Disorot, Aktivis HMI Nilai Deforestasi dan Tambang Ilegal Jadi Pemicu Utama
M Taha juga berharap Pemprov Kalsel dapat memperkuat aspek komunikasi publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan mudah dipahami, bukan hanya laporan keberhasilan, tetapi juga penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah. Keterbukaan dalam menghadapi masalah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam melakukan perbaikan.
“Tahun pertama seharusnya menjadi dasar yang kokoh untuk tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk mewujudkan perubahan yang lebih terasa, asalkan kebijakan dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tutup M Taha. (Arm/Red)
