Nusawarta.id, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan sumber daya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekarang rapat kami sederhana, hanya snack saja, berbeda dengan dulu yang masih disertai nasi kotak. Semua efisiensi ini kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi warga Banjarbaru,” ujar Sirajoni.
Dalam RKPD 2027, Pemkot Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan utama, yakni: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Tema RKPD 2027 bertajuk “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Penyusunan tema ini didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dan saran terkait rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, pertumbuhan ekonomi kota ini pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi se-Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi Banjarbaru didominasi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Baca Juga : Ketua DPRD Banjarbaru Dukung Pasar Murah Bersubsidi
Meski capaian positif terlihat, pemerintah daerah mencatat sejumlah permasalahan strategis yang perlu perhatian serius. Tantangan itu meliputi pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Forum konsultasi publik RKPD ini menjadi momen penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat
