Nusawarta.id, Banjarbaru – Ratusan guru, siswa, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat bersiap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam agenda peluncuran Program Sekolah Rakyat yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Kunjungan Presiden ini menjadi penanda resmi dimulainya implementasi program pendidikan berbasis kerakyatan yang digagas pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan dan terpinggirkan.
Peluncuran program dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang berada di kawasan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru. Presiden dijadwalkan hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah setempat. Kehadiran Presiden sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat akses pendidikan sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan struktural.
Sekitar dua ribu peserta dari berbagai unsur terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain pejabat pemerintah dan tenaga pendidik, ratusan siswa Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam acara peluncuran. Para siswa menampilkan beragam pertunjukan seni dan kreativitas di hadapan Presiden, mulai dari paduan suara, teater, pidato, hingga atraksi baris-berbaris variasi.
Baca Juga : Gus Ipul Tutup Rangkaian Kunjungan Sekolah Rakyat dengan Menyaksikan Polisi Cilik
Siswa-siswi tersebut datang dari Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Aceh Besar, Malang, Probolinggo, Jombang, Pasuruan, Kupang, Makassar, hingga Jayapura. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kebinekaan dan pemerataan pendidikan yang menjadi roh utama Program Sekolah Rakyat.
Salah satu siswa yang terlibat langsung dalam agenda nasional ini adalah Earlene Naifah Widyadana (15), siswi SRT 8 Jombang. Naifah dipercaya menjadi pembawa acara dalam peluncuran Sekolah Rakyat dan mengaku tidak menyangka mendapat kesempatan tersebut.
“Enggak nyangka sih, kaget juga. Alhamdulillah bisa sampai sini, katanya juga ada Pak Prabowo. Senang banget,” ujar Naifah saat ditemui di Gedung Serba Guna BBPPKS Banjarbaru, Sabtu (10/1/2026).
Bagi Naifah, kegiatan ini bukan sekadar penampilan di hadapan Presiden, melainkan pengalaman hidup yang berkesan. Ia mengungkapkan perjalanan ke Banjarbaru menjadi pengalaman pertamanya naik pesawat sekaligus kesempatan langka bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia.
Meski mengaku gugup menjelang hari pelaksanaan, Naifah terus berlatih agar dapat tampil maksimal. Ia berharap kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
Naifah berasal dari keluarga sederhana, dengan ayah yang bekerja serabutan di bidang servis dan jual beli ponsel. Menurutnya, tanpa kehadiran Sekolah Rakyat, peluangnya untuk melanjutkan pendidikan nyaris tertutup.
Baca Juga : Wamensos Tinjau Lahan Sekolah Rakyat Permanen di Jepara, Pembangunan Dimulai Tahun Ini
“Kalau enggak ada Sekolah Rakyat, mungkin saya sudah enggak sekolah. Sekarang jadi punya harapan,” ujarnya.
Dari sisi pendidik, Guru Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang, Maria Cindayani Rosari Limun, menilai peluncuran Program Sekolah Rakyat menjadi momentum penting untuk memperkenalkan manfaat program tersebut kepada masyarakat luas. Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan formal.
“Program ini menyasar anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan negara. Banyak dari mereka berpotensi, tetapi terkendala ekonomi dan akses,” kata Maria.
Maria berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dapat terus bertambah dan tersedia hingga jenjang pendidikan menengah atas. Ia menilai kebutuhan akses pendidikan di wilayah tersebut masih sangat besar dan memerlukan perhatian berkelanjutan dari pemerintah.
Saat ini, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi sejak 2025 di berbagai daerah. Secara paralel, pemerintah juga tengah membangun 104 titik Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan meningkat hingga 200 titik pada 2027. Program Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung kebijakan pendidikan inklusif nasional, sekaligus upaya strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
