Nusawarta.id, Manado – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap pengembangan tanaman kelapa di Sulawesi Utara menyusul temuan bibit yang dinilai tidak layak dalam program pembibitan di Kota Manado.
Saat meninjau lokasi pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Manado, Jumat, Mentan Amran mengungkapkan adanya bibit berukuran kecil dan tidak memenuhi standar kelayakan. Ia meminta bibit tersebut segera diganti serta meminta aparat kepolisian turun melakukan pemeriksaan.
“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Kami minta kepada Reskrim Polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” ujar Amran.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program pembibitan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kualitas bibit, ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi riil di lapangan, hingga pengelolaan kebun yang belum optimal.
Amran mengungkapkan adanya selisih signifikan antara laporan administrasi dan jumlah bibit yang ditemukan saat pengecekan lapangan.
Baca Juga : GOTO Siap Patuhi Perpres Ojol, Potongan Aplikator Dipangkas Maksimal 8 Persen
“Laporannya 48 ribu bibit. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya.
Selain jumlah yang tidak sesuai laporan, Mentan juga menemukan pola pemeliharaan bibit yang dinilai tidak memenuhi standar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keberhasilan program pengembangan kelapa di daerah tersebut.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh persoalan di lapangan disampaikan secara apa adanya tanpa pencitraan.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan, itu perintah Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” katanya.
Mentan Amran juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam program pertanian. Ia memastikan sanksi berat akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Bukan mutasi, bukan peringatan, tapi saya pecat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program pembibitan kelapa merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia. Peninjauan lapangan dilakukan sebagai upaya pembenahan dan perbaikan pelaksanaan program.
“Peninjauan di lapangan atas arahan Presiden. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah,” tutur Amran.
Dalam kesempatan itu, Mentan turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay.
Menurutnya, kegiatan peninjauan tersebut menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian yang modern dan produktif.
