Nusawarta.id, Jakarta – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (16/6/2026), sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi representasi suara rakyat dan tidak dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu dalam kontestasi politik.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat.
Menurutnya, sejumlah aksi mahasiswa yang muncul dalam beberapa waktu terakhir dinilai mulai kehilangan arah. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari minimnya kajian yang mendasari tuntutan, lemahnya argumentasi, serta ketidakjelasan substansi isu yang diangkat.
Rahmat menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan gerakan mahasiswa, apakah masih berfokus pada kepentingan masyarakat luas atau telah dipengaruhi agenda tertentu.
Baca Juga : Pupuk Subsidi Lancar, Zulhas: Produksi Pertanian Aceh Meningkat
BEM Bersatu juga mempertanyakan prioritas isu yang menjadi fokus dalam sejumlah aksi demonstrasi. Di tengah berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, aliansi tersebut menilai perhatian publik justru diarahkan pada isu-isu yang dianggap bukan menjadi kebutuhan paling mendesak.
Salah satu yang disoroti adalah penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Rahmat, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan perbaikan tata kelola.
Selain menyoroti substansi gerakan, BEM Bersatu juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan aktor politik praktis dalam sejumlah aksi mahasiswa. Dalam keterangannya, aliansi tersebut menyinggung nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang disebut memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
Rahmat menyebut dugaan tersebut diperkuat oleh sejumlah indikator, termasuk keterlibatan beberapa tokoh dalam kegiatan yang akan digelar di Bandung pada 18 Juni 2026. Namun demikian, pernyataan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan oleh BEM Bersatu dan belum mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan.
Di sisi lain, BEM Bersatu menolak narasi krisis yang dinilai tidak didasarkan pada data yang utuh. Menurut mereka, narasi semacam itu berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda yang lebih penting, termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Aliansi tersebut juga menyayangkan dugaan pemanfaatan gerakan mahasiswa oleh pihak luar, yang menurut mereka telah mendapat klarifikasi dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), termasuk dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).
Melalui pernyataannya, BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan dari pengaruh pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik praktis lainnya. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya perbaikan tata kelola, serta mendukung penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu.
Baca Juga : Empat Aksi Mahasiswa Digelar di Jakarta Hari Ini
BEM Bersatu mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif, sekaligus menjaga independensi gerakan mahasiswa.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” tegas Rahmat.
