Nusawarta.id, Batulicin – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang berdampak hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu bersama Bagian Ekonomi, SDA, dan Administrasi Pembangunan Setda, PT PLN ULP Batulicin, serta PT Air Minum Bersujud (Perseroda), Selasa (4/8/2026).
Rapat juga menghadirkan perwakilan pelaku UMKM yang terdampak langsung akibat pemadaman listrik. Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti dampak gangguan kelistrikan yang tidak hanya menghentikan aktivitas usaha, tetapi juga mengganggu distribusi air bersih kepada masyarakat.
Gangguan pasokan listrik PLN turut berdampak terhadap operasional instalasi pengolahan air milik PT Air Minum Bersujud. Akibatnya, proses pengolahan dan distribusi air bersih ke rumah-rumah warga ikut terganggu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, mengatakan kondisi tersebut menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.
“Listrik dan air adalah urat nadinya perekonomian warga. Ketika keduanya lumpuh bersama, masyarakat kecil dan UMKM-lah yang paling pertama menanggung kerugian paling parah,” tegas politisi PDIP tersebut.
Baca Juga : Komisi II DPRD Tanah Bumbu Pelajari Strategi Optimalisasi PAD di DPRD DKI Jakarta
Menurut Wayan, rapat gabungan tidak boleh hanya menjadi forum untuk saling melempar tanggung jawab maupun membahas persoalan teknis tanpa menghasilkan solusi.
“Kita ingin rapat ini menghasilkan solusi yang konkret dan langkah yang nyata. Pertanyaan mendasar kami, sampai kapan situasi ini bisa kembali normal?” ujarnya.
Dampak pemadaman juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di Batulicin. Ratnawati, salah seorang perwakilan usaha pembuat roti, mengungkapkan pemadaman listrik mendadak membuat proses produksi terhenti.
Pesanan pelanggan pun terlambat dipenuhi, sementara adonan dan sejumlah bahan baku yang telah diolah berpotensi rusak. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil harus menanggung kerugian material.
Menanggapi keluhan tersebut, Manager ULP PLN Batulicin, Azmi Muharom, menjelaskan perbaikan sistem kelistrikan di wilayah Tanjung telah rampung pada akhir Juli 2026.
Sementara sistem jaringan dari Kalimantan Tengah diproyeksikan mulai kembali masuk ke jaringan interkoneksi pada Rabu (5/8/2026). Masuknya pasokan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi kelistrikan di Tanah Bumbu, meski sistem masih dalam status siaga.
“Masuknya sistem dari Kalteng besok akan membuat kondisi kelistrikan membaik, meski statusnya masih dalam kondisi siaga,” kata Azmi.
PLN juga menyampaikan proyeksi pemulihan sistem kelistrikan secara penuh. Berdasarkan perhitungan teknis, PLTU Asam-Asam ditargetkan dapat kembali masuk ke sistem jaringan secara penuh pada 23 Agustus 2026.
DPRD Tanah Bumbu pun meminta PLN membuktikan komitmen tersebut dan memastikan pemulihan pasokan listrik dapat direalisasikan sesuai tenggat yang telah disampaikan.
Selain percepatan pemulihan, DPRD juga meminta adanya kejelasan mengenai skema kompensasi bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak pemadaman listrik. Kompensasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian apabila kebijakan terkait ganti rugi telah diputuskan oleh manajemen pusat PLN.
