Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan kubu Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kehadiran saksi akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian perkara serta perkembangan persidangan.
“Nanti kami lihat pandangan dari majelis hakim seperti apa ya, karena memang saksi-saksi yang dihadirkan adalah untuk membantu memberikan keterangan dalam pengungkapan ataupun pembuktian dari perkara yang sedang disidangkan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga : BP BUMN: Kopdes Merah Putih Bisa Hemat Subsidi hingga Rp150 Triliun
Budi belum memastikan apakah Jokowi akan dipanggil. KPK masih melihat perkembangan persidangan yang melibatkan lebih dari 300 saksi.
“Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa,” ujarnya.
Permintaan menghadirkan Jokowi muncul setelah persidangan turut membahas komunikasi antara pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dengan mantan Menpora Dito Ariotedjo terkait tambahan kuota haji 20.000 jemaah yang diumumkan Jokowi.
Tambahan kuota tersebut semestinya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pembagiannya berubah menjadi 50:50.
Baca Juga : DPR Tegaskan Afirmasi 30 Persen Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu
KPK menduga perubahan komposisi itu membuka peluang praktik jual-beli kuota melalui percepatan keberangkatan haji khusus.
Dalam perkara ini, empat orang menjadi terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Aziz Taba. Mereka didakwa menyebabkan kerugian negara hingga Rp622,09 miliar.
