Polda Metro Jaya Kerahkan 26.386 Personel Amankan 99 Kegiatan, 73 Aksi Unjuk Rasa di Jakarta

  • Bagikan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. (Foto: Humas Polda Metro Jaya/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan untuk mengamankan 99 kegiatan masyarakat di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya, Kamis (24/9/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 kegiatan merupakan aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas unsur kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR-MPR.

“Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR-MPR dipersiapkan untuk pengamanan 99 kegiatan masyarakat,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Budi merinci, pengamanan dipusatkan di sejumlah lokasi yang menjadi titik kegiatan masyarakat. Sebanyak 4.020 personel disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Silang Selatan.

Sementara itu, kawasan Bundaran HI, Dukuh Atas hingga Thamrin dijaga 4.051 personel. Adapun pengamanan di sekitar Gedung DPR/MPR melibatkan 3.663 personel.

Personel lainnya ditempatkan di sejumlah lokasi, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebanyak 296 personel, Kementerian Pertanian dan Danantara sebanyak 197 personel, serta Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi sebanyak 102 personel.

Baca Juga : Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Dituntut 5 Tahun Penjara

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kepadatan lalu lintas, Polda Metro Jaya juga menyiagakan 2.055 petugas kepolisian lalu lintas sejak pukul 05.00 WIB.

“Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi arus lalu lintas untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapat, begitu juga dengan aktivitas mobilitas masyarakat lainnya,” kata Budi.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menggunakan rute alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa.

Masyarakat dari Jakarta Barat yang hendak menuju Monas diarahkan melalui Tomang dan Harmoni. Sementara warga dari Jakarta Selatan dapat menggunakan jalur Jalan Tendean dan Tugu Tani.

Baca Juga  Bupati Bang Arul Gelar Open House, Warga Tanah Bumbu Sambut dengan Antusias

Adapun masyarakat dari Jakarta Timur disarankan melintasi Jatinegara dan Kramat Raya

Berdasarkan pemetaan kepolisian, aksi unjuk rasa di kawasan Dukuh Atas, tepatnya di depan Gedung UOB, akan diikuti elemen buruh yang dipimpin Andi Gani Nena Wea. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, aksi di kawasan Gedung DPR/MPR diperkirakan melibatkan 600 hingga 750 peserta dari gabungan elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat tani.

Di kawasan Monas, terdapat agenda Aksi Kamisan serta aksi gabungan dari elemen mahasiswa dan pekerja.

Budi menegaskan, personel yang bertugas di lapangan telah diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam mengamankan seluruh kegiatan.

Baca Juga : Desakan KPK Periksa Nusron Menguat, Orang Kepercayaannya Terseret Kasus HGB

“Seluruh personel di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi merusak fasilitas umum.

Meski mengedepankan pendekatan persuasif, kepolisian menyatakan akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pihak-pihak yang dinilai berupaya menunggangi kegiatan masyarakat untuk memicu kerusuhan.

“Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah, seperti patroli siber atau media digital terhadap ajakan untuk mengganggu kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Satgas Gakkum (Satuan Tugas Penegakan Hukum) akan melakukan penindakan tegas, tepat, dan terukur,” tegas Budi.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga menggelar Operasi Nila. Operasi tersebut menyasar tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran obat keras, termasuk Tramadol.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi berkaitan dengan tindakan anarkis selama berlangsungnya kegiatan masyarakat.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *