Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui penyiapan anggaran sebesar Rp42 triliun untuk mendukung pelaksanaan berbagai program kementerian dan lembaga (K/L) pada 2027.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, anggaran tersebut terdiri atas kebutuhan anggaran baru sekitar Rp33 triliun dan anggaran Rp9 triliun yang belum terealisasi pada tahun ini sehingga dialihkan ke tahun depan.
Hal itu disampaikan Tito usai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo mengenai antisipasi bencana alam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk menjalankan program yang telah memiliki target, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pengembangan UMKM hingga pasar.
Baca Juga : Daulat Energy Soroti Keamanan Infrastruktur Kelistrikan Jelang Unjuk Rasa
“Anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukan kepada saya, tetapi kepada kementerian/lembaga. Isinya ada kegiatan-kegiatan yang sudah memiliki target-target,” kata Tito.
Ia menyebut Prabowo tidak keberatan menyiapkan anggaran tersebut. Tito berharap kepastian alokasi anggaran dapat diberikan secepatnya agar kementerian dan lembaga segera mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan.
Dengan begitu, proses lelang dini dapat dilakukan sehingga program pemerintah bisa berjalan sejak awal 2027.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi. Jangan sampai stagnan karena masalah administrasi dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Selain membahas anggaran, rapat tersebut juga menyoroti kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatra.
Baca Juga : Jimly Asshiddiqie Soroti Hegemoni Kekuasaan, Minta Masjid Jadi Suara Penyeimbang
Prabowo meminta Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyiapkan seluruh peralatan dan kebutuhan penanganan bencana dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Pemerintah juga diminta memantau perkembangan cuaca berdasarkan prediksi BMKG.
Tito mengatakan, pemerintah mengutamakan langkah pencegahan, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di wilayah rawan bencana.
Namun, apabila banjir tetap terjadi, pemerintah memastikan kesiapan sarana dan prasarana, seperti tenda pengungsian serta persediaan makanan bagi masyarakat terdampak.
“Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak,” tutur Tito.
Respon (1)