Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdillah atau Hasan JR, menyoroti tingginya angka kebakaran di Ibu Kota yang mencapai 1.467 kejadian sepanjang Januari hingga September 2026. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi pemerataan pos pemadam kebakaran (damkar), kekurangan personel, dan pencegahan kebakaran.
Berdasarkan data yang disampaikannya, kebakaran tercatat sebanyak 129 kejadian pada Januari, meningkat menjadi 240 kejadian pada Agustus, dan sekitar 251 kejadian pada September 2026.
“Lima. Segitu rata-rata kebakaran di Jakarta setiap hari. Bukan per bulan, tapi per hari,” kata Hasan, di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Hasan mengungkapkan, dari total 267 kelurahan di Jakarta, sekitar 95 kelurahan belum memiliki pos damkar. Padahal, Peraturan Daerah DKI Jakarta sejak 2008 telah mewajibkan setiap kelurahan memiliki fasilitas tersebut.
Baca Juga : Prabowo Ancam Cabut Konsesi Tambang Mangkrak, Jika Tak Ada Aktivitas Dua Tahun
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pemenuhan fasilitas keselamatan masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti dugaan kebakaran akibat korsleting listrik. Berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak 741 kejadian kebakaran diduga dipicu masalah kelistrikan atau lebih dari separuh total kejadian selama periode tersebut.
“Kalau penyebabnya terus berulang dari tahun ke tahun, lalu sejauh mana audit instalasi listrik di permukiman padat dilakukan? Mana datanya? Mana target pencegahannya?” ujarnya.
Hasan juga menilai kekurangan personel menjadi persoalan penting. Ia menyebut Jakarta membutuhkan sekitar 11.000 petugas damkar, sedangkan jumlah yang tersedia baru sekitar 3.900 orang.
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya menyasar kinerja petugas di lapangan, tetapi juga perencanaan kebutuhan personel, pemerataan fasilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Hasan pun mendesak Pemprov DKI membuka daftar kelurahan yang belum memiliki pos damkar beserta target pembangunan, mempublikasikan data waktu tanggap pemadam kebakaran di setiap kelurahan, serta melakukan audit instalasi listrik di kawasan permukiman padat.
Baca Juga : Kamrussamad: Jangan Kambinghitamkan Akuisisi BYAN Haji Isam atas Gejolak IHSG
Ia turut meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta beserta jajaran wilayah bertanggung jawab memperbaiki pelayanan dan memastikan anggaran digunakan secara optimal.
“Anggaran Dinas/Gulkarmat DKI setiap tahun adalah Rp1,5 triliun. Berbenahlah kalian menggunakan uang rakyat Jakarta,” tegasnya.
Hasan mengingatkan, keberhasilan Jakarta sebagai kota global tidak cukup diukur dari pembangunan gedung tinggi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Sebab, kota global tidak diukur hanya dari gedung-gedung tertinggi, tetapi juga dari seberapa cepat pertolongan datang ketika warganya berada dalam bahaya,” pungkasnya.
