Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memperingatkan para pengusaha pemegang konsesi pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak kunjung merealisasikan kegiatan usahanya. Pemerintah tidak akan lagi membiarkan izin pengelolaan kekayaan alam dikuasai bertahun-tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Prabowo bahkan telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” kata Prabowo.
Menurutnya, masih banyak konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, sejumlah izin tersebut dibiarkan tanpa kegiatan selama puluhan tahun.
Baca Juga : Kamrussamad: Jangan Kambinghitamkan Akuisisi BYAN Haji Isam atas Gejolak IHSG
Prabowo menduga sebagian pengusaha pada masa lalu mengajukan konsesi bukan untuk mengembangkan usaha, melainkan sekadar kepentingan spekulasi bisnis.
“Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguasaan konsesi tanpa aktivitas usaha yang jelas dapat menghambat pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memperketat evaluasi terhadap pemegang izin.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegasnya.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan Prabowo adalah pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX, itu telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.
Dengan nilai investasi sekitar USD20 miliar, proyek tersebut direncanakan mencakup pembangunan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Baca Juga : Polda Metro Tegaskan Aktivis Greenpeace Tak Ditangkap Usai Aksi di Bundaran HI
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ungkapnya.
Prabowo mengatakan telah menemui pimpinan perusahaan terkait di Jepang untuk mempertanyakan keseriusan pengembangan proyek tersebut. Ia menegaskan pemerintah dapat mencabut hak pengelolaan jika investor tidak lagi berminat melanjutkannya.
Menurut Prabowo, pemanfaatan sumber daya energi harus memberikan dampak nyata, terutama dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut INPEX telah berkomitmen mempercepat pelaksanaan proyek Blok Masela. Perusahaan tersebut, kata Prabowo, berjanji kegiatan proyek akan dimulai dalam enam bulan.
“Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah. Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti,” tuturnya.
Respon (1)