Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto pernah mengingatkan para menterinya agar tidak sembarangan membicarakan persoalan sensitif melalui sambungan telepon. Pesan tersebut disampaikan sejak awal pemerintahannya, jauh sebelum kabar dugaan penyadapan komunikasi Presiden ramai diperbincangkan pada awal November 2026.
Peringatan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mempersilakan para menteri menghubunginya secara langsung jika menghadapi kendala dalam menjalankan tugas. Ia juga meminta jajaran kabinet tidak terjebak dalam pola birokrasi yang terlalu kaku dan protokoler.
Namun, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, terutama terkait persoalan yang bersifat rawan atau sensitif.
“Silakan gunakan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar,” kata Prabowo.
Pesan itu disampaikan menjelang kunjungan kerja Presiden ke sejumlah negara. Prabowo ingin memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan meskipun dirinya berada di luar negeri.
Ia membuka kesempatan bagi para menteri untuk berkonsultasi secara langsung apabila persoalan yang dihadapi belum terselesaikan melalui menteri koordinator.
Selain komunikasi melalui telepon, Prabowo juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk konferensi video, untuk mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan.
Peringatan tersebut kembali menjadi sorotan di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo.
Informasi yang berkembang pada awal November 2026 menyebut komunikasi Presiden diduga menjadi sasaran penyadapan. Muncul pula klaim bahwa sejumlah ketua umum partai politik turut menjadi target.
Kabar tersebut beredar bersamaan dengan isu pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut menjalani pemeriksaan internal.
Baca Juga : Bahlil Perketat Aturan Tambang, 190 IUP Pernah Disetop karena Evaluasi
Namun, kebenaran informasi tersebut belum terkonfirmasi. Hingga Selasa (3/11/2026), Mabes Polri belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penyadapan maupun kabar pemeriksaan dan pengamanan sejumlah jenderal.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar.
“Nanti kami cek,” kata Isir kepada wartawan.
Isir belum merinci apakah benar terdapat pemeriksaan internal terhadap sejumlah petinggi Polri, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan penyadapan.
Sementara itu, pihak Istana juga belum menyampaikan keterangan resmi yang memastikan komunikasi Presiden menjadi sasaran penyadapan. Dengan demikian, kabar tersebut masih sebatas dugaan yang menunggu klarifikasi dari pihak terkait.
Respon (2)