Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dilanjutkan setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Khozin, pengunduran diri tersebut membuat objek persoalan yang menjadi dasar pengajuan HMP tidak lagi relevan untuk diproses.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?” kata Khozin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Minta Kader Konsisten Perjuangkan Restorasi Bangsa
Ia berharap keputusan pengunduran diri Gibran dapat sekaligus mengakhiri polemik terkait ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik. Khozin mengajak seluruh pihak kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, masih banyak agenda dan pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah maupun DPR, terutama program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan. Banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Sebelumnya, usulan penggunaan HMP terhadap Gibran telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut melampaui syarat minimal pengajuan, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi.
Baca Juga : Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyatakan usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Namun, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dikabarkan dibatalkan berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.
