Nusawarta.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi desakan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut wanita.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa PPN tidak hanya dikenakan pada produk akhir yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga memperhitungkan nilai tambah dalam setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga barang siap dijual.
“Berulang kali sudah disampaikan, bahwa yang dikenakan itu pertambahan nilainya. Yang dikenakan itu atas transaksi untuk komoditas yang memiliki value added (nilai tambah),” kata Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Golkar Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan ke Prabowo
Menurut Bimo, proses produksi pembalut melibatkan berbagai komponen, seperti pulp and paper, kapas, bahan perekat, serta material pendukung lainnya. Pemerintah juga mempertimbangkan bahan yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri maupun yang masih bergantung pada impor.
Terkait apakah pembalut seharusnya masuk kategori kebutuhan primer, Bimo menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pembuat kebijakan. Ia mengakui sejumlah negara telah mengategorikan pembalut sebagai kebutuhan dasar.
“Sementara kita bagaimana menyikapinya? Ini kami serahkan kepada para pembuat kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, wajib pajak maupun pihak berkepentingan memiliki hak mengajukan uji materi terhadap ketentuan perpajakan. DJP, kata dia, menghormati proses hukum tersebut dan akan memberikan tanggapan sesuai kewenangannya.
Sebelumnya, Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi PPN pembalut wanita. Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi dan siklus biologis.
Baca Juga : Golkar Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan ke Prabowo
Menurut Puan, pembelian pembalut merupakan pengeluaran rutin bulanan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga serta kebutuhan dasar perempuan.
“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan, Kamis (5/11/2026).
Puan menegaskan, aspirasi masyarakat, termasuk suara perempuan, harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan agar lebih adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
