Nusawarta.id, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengusulkan kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir ilegal hingga 10 kali lipat. Langkah tersebut dinilai perlu untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir tanpa izin kembali terulang.
Jupiter menilai, denda sebesar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera. Karena itu, ia mengusulkan agar sanksi dinaikkan menjadi maksimal Rp500 juta.
Baca Juga : Sugiono: Negara Tanggung Masa Depan Keluarga Relawan dan Petugas yang Gugur
“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Jupiter, rendahnya sanksi berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang masih bisa ditanggung tanpa harus menghentikan aktivitas ilegal.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan sanksi diperlukan agar operator parkir lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan perizinan dan tidak mengabaikan aturan yang berlaku.
Ia juga mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.
Baca Juga : PDIP: Wapres Pengganti Gibran Harus Sejalan dan Pahami Karakter Prabowo
Lebih lanjut, Jupiter menekankan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran di Ibu Kota tidak cukup hanya melalui penertiban di lapangan.
Diperlukan komitmen bersama antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran ditindaklanjuti secara konkret.
Dengan demikian, penegakan aturan diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Respon (1)