Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang disebut kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri.
AHY mengatakan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.
Baca Juga : Golkar Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan ke Prabowo
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut sejalan dengan aturan internal partai dan telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan Presiden ke-6 RI.
Di tengah dinamika politik tersebut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan memberikan ruang bagi proses konstitusional.
Menurutnya, perkembangan politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga : Prabowo Sebut Pengunduran Diri Gibran sebagai Sikap Ksatria dan Negarawan
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR. Penyerahan berlangsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah wakil ketua MPR selama sekitar 20 menit.
Ahmad Muzani menyampaikan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Adapun Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan konstitusi, dengan MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua nama yang diusulkan presiden.
Respon (1)