Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena desakan atau tekanan pihak tertentu. Regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen itu disahkan setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan sebelum meminta persetujuan anggota dewan.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Kawasan Hutan Kota UI
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Tercatat sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar untuk menyerap berbagai masukan.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan guna menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Puan menambahkan, pembahasan regulasi tersebut turut melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHAP dan KUHP.
“Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ujarnya.
Baca Juga : BPIP: UU Perampasan Aset Jadi Langkah Strategis Berantas Korupsi
Puan berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Setelah menyampaikan penjelasan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.













Respon (1)