Nusawarta.id, Jakarta – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat.
“Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya,” kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna pada 19 November 2026.
Baca Juga : Wamenkop Dorong Koperasi Merah Putih Kepri Garap Potensi Kelautan
Djumala menjelaskan, pemulihan aset atau asset recovery merupakan instrumen penting untuk mencegah pelaku korupsi menikmati keuntungan dari tindak pidana sekaligus menyelamatkan kekayaan negara.
Ia juga menyebut regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan standar internasional, khususnya Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Pasal 31 UNCAC mengatur pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 54 dan 55 mendorong kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil kejahatan.
Meski demikian, Djumala mengingatkan penerapan UU Perampasan Aset harus disertai penegakan hukum yang transparan, pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta kepastian hukum.
Baca Juga : Prabowo Akui Korupsi hingga Narkoba Jadi Tantangan Besar Transformasi Indonesia
Hal tersebut penting agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun menekan pihak tertentu.
Ia juga mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III, atas penyelesaian pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, pengesahan UU Perampasan Aset mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, keempat, dan kelima.
Nilai keadilan bagi masyarakat, proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi, serta pengembalian kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat menjadi bagian dari semangat yang terkandung dalam regulasi tersebut.
“Pengesahan UU ini menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Djumala.













Respon (1)