Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara membantah adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program lebih efisien.
“Jadi bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada. Tapi dia (MBG) menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” kata Suahasil dalam acara Financial Forum di Jakarta, Kamis.
Menurut Suahasil, pembenahan program MBG telah dilakukan secara bertahap sejak awal 2025. Salah satunya melalui penyesuaian distribusi makanan dengan hari sekolah agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Dukung Sufmi Dasco Ahmad Isi Jabatan Wapres
Pemerintah juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Selain itu, petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Pengawasan terhadap petugas dan operasional program juga diperketat melalui manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).
Suahasil menilai, berbagai langkah tersebut membuat kebutuhan anggaran MBG dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan program yang semakin efisien.
“Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan continuous, dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, BGN mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran MBG hingga Rp44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono.
Baca Juga : Tuding Ruwatan HLN PLN Syirik, Kejawen Jakarta Somasi Muhammad Gustiano
Dari total alokasi anggaran Rp268 triliun, BGN menyebut kebutuhan program diperkirakan cukup sebesar Rp229 triliun. Sebagian dana dikembalikan ke kas negara melalui sejumlah langkah penghematan, termasuk efisiensi anggaran yayasan, operasional dapur MBG, serta pengembalian saldo virtual account fiktif.
Selain itu, BGN menetapkan insentif tetap sebesar Rp2.000 per porsi MBG untuk setiap SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat. Langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.












