Nusawarta.id – Jakarta. Presiden RI, Prabowo Subianto, menilai dunia internasional kerap tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, menurutnya isu hak asasi manusia sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.
“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” kata Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, dikutip Jumat (20/12/2024).
Prabowo pun menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Kepala Negara menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim khususnya dalam isu perdamaian dan kemanusiaan.
Presiden mencontohkan, konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata kurangnya solidaritas tersebut.
“Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antar sesama?” ujarnya.
Prabowo menyerukan persatuan dan kerja sama yang erat sesama negara Muslim. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.
“Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” kata dia.
Ia menuturkan, D-8 merupakan blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan PDB gabungan sebesar US$4,81 pada tahun lalu. Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), negara anggota D-8 akan masuk dalam peringkat 25 negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi ekonomi biru karena negara-negara D-8 dikelilingi Samudera Atlantis, Laut Mediterrania, Laut India, hingga Samudera Pasifik. Jika total nilai perikanan dunia mencapai US$600 miliar, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia.
“Untuk itu kita harus bersatu, kita harus bekerja sama untuk bersatu, kita harus hidup dibalik perbedaan yang ada, kita harus mencari kemaslahatan rakyat kita. Tanpa persatuan, tanpa integrasi kita akan lemah. Jika kita lemah, kita akan dieksploitasi, itulah hukum sejarah,” tuturnya. (Ki/red)
