Nusawarta.id – Jakarta. Program transmigrasi yang digalakkan pemerintah sejak 1950 kini memasuki babak baru dengan kolaborasi lintas kementerian. Setelah menggandeng Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kini menjajaki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dalam upaya merealisasikan kolaborasi tersebut, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman bersama Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Kantor Kemenkes di Rasuna Said, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membahas strategi untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai kawasan sehat dan nyaman.
“Kami ingin kawasan transmigrasi memiliki lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Kesehatan bagi para transmigran adalah hal yang sangat penting karena mereka mayoritas bekerja di lapangan, membutuhkan fisik yang kuat,” ujar Viva Yoga Mauladi.
Ia menambahkan, fasilitas kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 111 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang belum dibangun di 37 kabupaten yang memiliki kawasan transmigrasi.
“Fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, harus segera dibangun di kecamatan-kecamatan yang membutuhkannya. Ini adalah hak dasar manusia, dan negara harus hadir,” tegas Viva Yoga.
Dengan adanya layanan kesehatan yang memadai, transmigran dan keluarga mereka dapat hidup sehat dan produktif. Kesehatan yang terjamin akan mendukung aktivitas kerja mereka, menghasilkan produk unggulan dari kawasan transmigrasi, dan membantu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Badan sehat adalah modal utama untuk berproduksi. Jika kawasan transmigrasi tumbuh secara ekonomi, tujuan utama program ini akan tercapai,” pungkas Viva Yoga.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat program transmigrasi, menjadikannya tidak hanya sebagai solusi demografis, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan. (San/Red)
