Nusawarta.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan apakah kasus Hasto Sekjend DPP PDIP, Kristiyanto atau HK ini bagian dari upaya melemahkan PDIP ?
Dia menduga, penetapan HK sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya sebagai partai yang saat ini memilih jalan untuk oposisi sebagai bentuk pelemahan pada kelompok pengkritik pemerintah.
“Bisa jadi, setidaknya kasus ini membuat PDIP sibuk dengan urusan internal,” kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nusawarta.id Sabtu sore (28/12/2024).
Ray menilai, kasus HK ini juga berpotensi menurunkan sikap kritis baik pengurus PDIP maupun PDIP sendiri sebagai partai.
“Oleh karena itu, isu soal PPN 12 persen misalnya terlihat tidak lagi jadi isu yang akan diangkat oleh PDIP untuk ditolak,” ujarnya.
Dengan demikian, Pengamat Politik asal UIN Syarif Hidaytullah Jakarta ini melihat, suasana seperti ini berpotensi pemerintahan Prabowo tanpa adanya pengawasan dari partai kritis di Parlemen.
“Oleh sebab itu, Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ray mengamati situasi ini akan memungkinkan memasukan isu yang bersifat membelah PDIP, khususnya menjelang kongres April tahun 2025 mendatang.
“Dia menduga isu ini akan berpotensi membelah internal PDIP, khususnya dalam perebutan posisi jabatan Sekjend,” tutur Ray.
Selain itu, Mantan Aktivis 98 ini menduga secara politik kasus Hasto ini akan dapat menguntungkan KPK. Nama KPK akan melambung seolah tanpa pandang bulu dan tanpa takut menghadapi elit politik. Hal ini akan dapat meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap KPK.
“Namun disisi lain, Ray berpandangan, bahwa KPK sedang mengalihkan perhatian publik pada kasus-kasus besar yang sewajibnya ditangani atau dituntaskan oleh KPK. Misalnya CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor dan beberapa isu terkait dengan anggota kabinet pak Prabowo,” tegasnya.
“Maka untuk itu, terbuka kemungkinan jalan cerita kasus ini akan dibuat panjang. Dan jika itu terjadi, maka bobot politisnya sudah lebih dominan dari pada penegakan hukumnya,” tandas Ray. (Ki/red)
