Nusawarta.id – Jakarta. Sepanjang tahun 2024, telah banyak yang diperbuat Anggota DPD RI asal Sumut, KH. Muhammad Nuh, M.SP untuk masyarakat Sumatera Utara. Di penghujung tahun ini, Muhammad Nuh membagikan sedikit catatan dari program yang telah dilaksanakannya sepanjang tahun 2024.
Mulai dari masalah pertanahan yang masih runyam, bentrok oknum TNI dengan masyarakat di Kecamatan Sibiru-biru, Deliserdang, yang menewaskan satu orang warga, milenial, sampai isu penghapusan utang macet UMKM. Dan tentunya, masalah Palestina yang belum kunjung merdeka.
“Untuk masalah pertanahan, kita masih terus mencari solusi bagi konflik pertanahan di Polonia (Karangsari) antara masyarakat dengan TNI,” kata Muhammad Nuh dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2024).
Termasuk juga masalah PTPN 2 melalui PT. Nusa Dua Propertindo bekerja sama (KSO) dengan PT. Ciputra, yang saat ini mengelola puluhan hektar lahan untuk perumahan yang disinyalir nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan ribuan hektar dari eks HGU dan HGB.
“Semua permasalahan ini sudah saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN kala itu, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 02 Juli 2024 di Senayan,” terang tokoh alim ulama Sumatera Utara ini.
Dia juga menyayangkan bentrok oknum TNI dengan warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Deliserdang l, pada November lalu. Peristiwa ini menewaskan satu orang warga dan melukai beberapa warga.
“Bentrokan ini menjadi catatan krusial bagi saya pribadi. Smoga ini yang pertama dan terakhir. Langkah cepat Pangdam I Bukit Barisan wajib kita apresiasi,” sebutnya.
M Nuh yang saat ini duduk di Komite IV DPD RI melanjutkan, catatan penting lainnya adalah mengenai Geo Park Danau Toba, yang terkena kartu kuning dan terancam dikeluarkan dari Unesco Global GeoPark.
“Ini karena minimnya aksi yang dilakukan pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara). Padahal, Danau Toba adalah karunia Ilahi yang wajib kita jaga dan kembangkan,” jelasnya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini juga menyoroti kemandirian ekonomi milenial. Menurutnya, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi mengharuskan para milenial untuk mulai membangun kemandirian ekonominya.
“Saya pada 2 Agustus lalu, membersamai para pengusaha muda Sumatera Utara yang tergabung di Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus), melaksanakan Gathering di Bangkok, Thailand. Saya mengapresiasi dan mendukung kegiatan Wimnus selama ini. Program mereka sangat beragam, seperti seminar, pelatihan, dan pendampingan. Tentunya hilir dari itu semua adalah kemandirian ekonomi para milenial,” ungkap Nuh.
Selain itu, lanjut Nuh, penghapusan piutang macet UMKM juga menjadi isu yang menarik bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47, tentang penghapusan piutang pada UMKM. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi pelaku UMKM.
“Pada 17 Desember yang lalu, kami sengaja menggelar diskusi yang dihadiri para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan dan juga para pimpinan bank Himabara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan BRI,” ungkapnya.
Pada diskusi tersebut, lanjut Nuh, ternyata banyak UMKM yang mencurahkan uneg-unegnya. Mulai dari syarat mengajukan penghapusan utang yang cukup banyak, sampai pertanyaan, mengapa hanya Bank Himbara saja yang bisa, sedangkan bank swasta tidak bisa?
“Pada prinsipnya, hasil dari diskusi saat itu akan saya teruskan ke pusat untuk menjadi bahan pertimbangan. Sudah tugas saya sebagai senator mendengar keluhan warga lalu memperjuangkannya ke pusat,” bebernya.
Lalu terakhir dan paling krusial adalah mengenai perjuangan Kemerdekaan Rakyat Palestina. Nuh mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina, baik itu secara materil dan inmateril.
“Saya juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan,” imbuhnya. (Ki/red)
