Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengadopsi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Hendriwan, menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi ETPD untuk mendukung inklusi keuangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
“Melalui ETPD, masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” ujar Hendriwan.
Ia menjelaskan bahwa implementasi ETPD di tingkat Pemda menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seluruh Pemda telah memiliki akun, berpartisipasi aktif, dan menginput data ke dalam sistem, mencapai tingkat kepemilikan 100 persen.
Meski begitu, Hendriwan mencatat adanya penurunan elektronifikasi pada pendapatan dan belanja daerah di 34 Pemda. Namun, terdapat perkembangan positif di 15 Pemda yang berhasil naik dari kategori maju menjadi digital. Secara keseluruhan, 90,7 persen dari 546 Pemda kini berada di tahap digital, melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Kemendagri, lanjut Hendriwan, terus berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan ETPD dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Langkah ini juga diikuti dengan integrasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan sistem pembayaran bank RKUD.
“Langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Rapat pleno tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kolaborasi antarinstansi ini diharapkan semakin mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah. (San/Red)
