Nusawarta.id, Gianyar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terobosan Provinsi Bali dalam meningkatkan pelayanan publik. Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kota Denpasar.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur [Bali] yang telah mendorong seluruh kabupaten/kota di Bali, delapan kabupaten dan satu kota, untuk memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini satu-satunya provinsi yang sudah menerapkan ini secara menyeluruh,” ujar Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Gianyar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (24/1/2025).
Menurut Mendagri, keberadaan MPP sangat membantu masyarakat dengan menyediakan layanan satu pintu yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Hal ini juga dinilai efektif dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang sering terjadi dalam pelayanan publik.
Mendagri menjelaskan bahwa konsep MPP di Indonesia terinspirasi dari layanan serupa di negara Georgia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah melalui Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Saat ini, MPP di Indonesia melayani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembuatan paspor, identitas kependudukan, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Di Bali, layanan ini sangat lengkap. Bahkan, untuk pembuatan paspor, layanan PBG, dan lainnya, semua sudah terintegrasi di MPP. Ini luar biasa,” ujar Mendagri.
Ia juga mengapresiasi langkah Penjabat (Pj.) Gubernur Bali yang memberikan dukungan kepada kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran dalam membangun MPP. Dukungan tersebut memungkinkan seluruh wilayah di Bali memiliki MPP, menjadikannya sebagai contoh bagi provinsi lain.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Tolong catat, Bali adalah provinsi pertama yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini penting untuk rakyat kita,” tegas Mendagri.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, serta pejabat dari Kementerian PKP dan Kementerian Dalam Negeri. Mendagri berharap keberhasilan Bali dalam membangun MPP dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (San/Red)
