Nusawarta.id, Banjarbaru – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat (17/1/2025). Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, didampingi Wakil Ketua Mahruri serta anggota Komisi I, Dody Trinur Risky dan Irin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Tanah Bumbu dan DPMD Provinsi membahas dua isu utama, yaitu percepatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) serta permasalahan pemerintahan di Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir.
Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Dody Trinur Rizky, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi menekankan pentingnya percepatan Pilkades PAW, terutama di desa-desa yang saat ini masih dipimpin Penjabat Sementara (PJS) dalam waktu yang dinilai terlalu lama.
“Beberapa desa masih dipimpin PJS hingga 1,5 tahun, padahal jabatan ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, jika memungkinkan, pemilihan kepala desa definitif harus segera dilaksanakan dan ditargetkan selesai pada Maret,” ujar Dody.
Selain itu, permasalahan yang terjadi di Desa Gusunge juga menjadi perhatian utama. DPMD Provinsi menyarankan agar DPRD Tanah Bumbu segera menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menindaklanjuti keputusan yang telah dikeluarkan terkait sengketa pemerintahan desa.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai arahan dari DPMD Provinsi untuk memastikan solusi terbaik bagi masyarakat Desa Gusunge,” jelasnya.
Sengketa di Desa Gusunge bermula ketika aparat desa dan RT diberhentikan pada 1 November 2023, sehari sebelum pelantikan kepala desa baru. Pemberhentian ini dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa.
Kasus ini kemudian diajukan ke PTUN Banjarmasin, yang akhirnya memenangkan pihak aparat desa dan RT pada Juni 2024.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Tanah Bumbu berharap solusi yang diambil dapat memastikan jalannya demokrasi di tingkat desa serta menjaga stabilitas pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang. (Mus/Red)
