Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah pusat akan menanggung kebutuhan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah mulai 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 yang disetujui DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (29/9/2026).
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji atau honorarium PPPK daerah. Sebagian besar PPPK tersebut merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah,” ujar Said di Jakarta.
Baca Juga : Bupati Gowa Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan
Menurutnya, kebijakan tersebut akan mengurangi beban anggaran kepegawaian yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.
Selain itu, DPR dan pemerintah sepakat menunda penerapan kewajiban alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Dari evaluasi atas mandat tersebut, kami sepakat untuk memberikan penundaan pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah terselamatkan,” kata Said.
Baca Juga : Pramono Anung Sebut Transportasi Jakarta Lebih Baik dari New York
Kesepakatan lainnya mencakup percepatan penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah tanpa menambah beban APBD.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut kemudian menyetujui RUU APBN 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
