Nusawarta.id, Jakarta — Komisi X DPR RI meminta tambahan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp50 miliar pada 2027 diarahkan pada program yang mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap tingkat literasi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menilai tambahan anggaran tersebut harus disertai target dan indikator yang terukur. Hal itu penting agar efektivitas penggunaan anggaran dapat diketahui melalui peningkatan kemampuan literasi masyarakat.
Anita mengatakan kondisi literasi di sejumlah wilayah 3T masih memprihatinkan. Bahkan, ia menyebut masih terdapat anak yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai.
“Literasinya masih sangat-sangat jauh dari yang kita harapkan. Bahkan banyak anak SMA juga yang literasinya sangat rendah. Kalau di NTT, mungkin ada 30 persen yang bisa membaca dan menulis. Apalagi yang SD, SMP, itu sangat-sangat memprihatinkan,” ujar Anita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama jajaran Eselon I Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga : Golkar Titip Pesan ke Gus Kikin: NU Harus Jadi Penggerak Ekonomi Umat
Karena itu, Anita meminta Perpusnas menjelaskan target konkret yang hendak dicapai melalui tambahan anggaran tersebut, terutama terhadap peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah buku yang disalurkan, pembangunan perpustakaan, atau banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi. Perpusnas juga perlu menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca serta perubahan perilaku masyarakat.
“Kami ingin memastikan tambahan anggaran ini tidak berhenti pada peningkatan jumlah buku, perpustakaan, kegiatan atau peserta program, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku membaca dan kemampuan literasi yang meningkat di tengah masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Anita juga meminta Perpusnas memiliki perhitungan yang jelas mengenai kebutuhan anggaran untuk meningkatkan indikator literasi. Dengan begitu, tambahan anggaran Rp50 miliar dapat dikaitkan langsung dengan target peningkatan TGM dan IPLM di wilayah prioritas.
Baca Juga : Gus Kikin Ziarah ke Tebuireng Usai Terpilih Jadi Ketum PBNU
Selain kualitas literasi, ia menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap perpustakaan. Anita menyebut sejumlah kabupaten di daerah pemilihannya masih belum memiliki perpustakaan, sementara fasilitas yang telah tersedia juga membutuhkan perbaikan sarana dan pembaruan koleksi.
“Jadi, saya mohon perubahan konkret. Apa targetnya untuk daerah-daerah 3T supaya meningkatkan literasi di daerah? Karena memang literasi di daerah sangat memprihatinkan,” pungkas legislator asal daerah pemilihan NTT II itu.
